sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Ketika RDP berujung rekomendasi pencopotan Kepala BRIN

Semula, RDP hendak membahas realokasi anggaran BRIN untuk masyarakat. Rapat berubah rekomendasi pencopotan.

Satriani Ari Wulan
Satriani Ari Wulan Selasa, 31 Jan 2023 06:49 WIB
Ketika RDP berujung rekomendasi pencopotan Kepala BRIN

Semula, rapat Komisi VII DPR dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) hendak membahas realokasi anggaran BRIN tahun anggaran 2023. Khusus anggaran terkait program yang berkaitan langsung untuk masyarakat. Rapat kali ini merupakan lanjutan rapat pada 18 Januari 2023.

Namun, rapat yang diikuti 23 dari 52 anggota Komisi VII DPR dari 8 fraksi (anggota fraksi PDI Perjuangan tak ada yang ikut) itu berubah menjadi evaluasi dan usulan pemberhentian Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Bahkan, rapat juga menyetujui satu rekomendasi lainnya: meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif untuk tujuan tertentu. 

Rapat dengar pendapat pada Senin (30/1) secara hibrid itu semula dijadwalkan dimulai pukul 13.00 WIB. Namun, rapat baru dimulai sekitar pukul 15.00 WIB. Durasi rapat berlangsung sekitar 81 menit.

Rapat dipimpin Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto. Setelah memperkenalkan dua anggota baru di komisi, politikus Partai NasDem itu mempersilakan Maman Abdurrahman yang menginterupsi rapat untuk berbicara. Maman adalah Wakil Ketua Komisi VII DPR dari fraksi Golkar. Ia mendampingi Sugeng Suparwoto di meja pimpinan memimpin rapat. 

Sejak awal, Maman berbicara 'keras'. Sambil menenteng print pemberitaan utama di Koran Tempo, 30 Januari 2023, berjudul "Patgulipat Dana Riset Berdalih Diseminasi Konstituen" ia berujar: "Yang diberitakan ini berbeda dengan di lapangan. Karena hanya kejadian di Kalimantan Utara, lalu digenerasilasi seolah-olah Komisi VII DPR menerima, memanfaatkan anggaran negara untuk pribadi-pribadi kami. 100% ini fitnah."

Maman menyuarakan ini agar didengarkan seluruh rakyat. Ia secara khusus meminta KPK, Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, dan BPK untuk segera mengusut praktik penggunaan dan pemanfaatan anggaran di BRIN. 

Maman menjelaskan, setiap anggota DPR memiliki kewajiban untuk membawa dan memperhatikan aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Untuk konstituen. "Itu melekat dalam badan kami masing-masing. Pemanfaatan riset-riset tepat guna untuk masyarakat," kata dia.

Pada tahun anggaran 2022, BRIN menganggarkan Rp800,8 miliar untuk beberapa program yang menyentuh masyarakat. Ini juga untuk sosialisasi kelembagaan BRIN. Namun, yang terealisasi hanya Rp74,5 miliar. 

Sponsored

"Kami menduga ada oknum di internal dan di luar BRIN yang hendak menggeser substansi yang ada dengan mengambinghitamkan Komisi VII. Ada oknum yang mencoba menggeser opini," jelas Maman. 

Ia lantas menjelaskan sejak BRIN terbentuk pada 2021, masalah bertubi-tubi menerpa institusi yang dikepalai Laksana Tri Handoko itu. Termasuk muncul berbagai tindakan tidak profesional di internal BRIN.

Tahun lalu, anggaran BRIN berjumlah Rp6,3 triliun. Dari jumlah ini Rp4 triliun terserap untuk operasional pegawai. Yang untuk riset dan aktivitas buat masyarakat hanya sekitar Rp2 triliun. 

"Kalau yang terealisasi hanya Rp74,5 miliar dari Rp800 miliar, ke mana lari yang sisanya? Jangan ada dusta di antara kita. Harus ada audit investigatif. Kedua, saya tegas merekomendasikan pergantian Kepala BRIN. Karena hampir dua tahun tetap bermasalah," jelas Maman.

Dari dokumen yang diperoleh Alinea.id, program BRIN untuk masyarakat pada 2022 terbagi tujuh. Mencakup Bantuan Riset Talenta Inovasi (Barista), Perusahaan Pemula Berbasis Riset, Fasilitasi Usaha Mikro Berbasis Iptek, Grass Root Innovation, Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab (MBBM), Produk Inovasi, dan Riset Indonesia Maju. Total anggaran Rp800,8 miliar. 

Anggaran paling besar adalah untuk program Barista, mencapai Rp165 miliar. Disusul Produk Inovasi Rp150 miliar dan Riset Indonesia Maju Rp110 miliar. Namun, program Barista hanya terealisasi Rp47 miliar, Produk Inovasi Rp52 miliar, dan Riset Indonesia Maju Rp11 miliar.

'Gendang' yang ditabuh Maman Abdurrahman ditimpali anggota Komisi VII DPR lainnya. "Saya tangkap dari telinga dan kepala saya sendiri. Kepala BRIN bilang, 'Saya biasa dimarahi DPR'. Ini gak pantas. Saya minta kepala BRIN diganti. Dan ada audit investigasi keuangan BRIN," kata Gandung Pardiman, politikus Partai Golkar yang mengikuti rapat online.

Anggota Komisi VII DPR dari fraksi PKS Mulyanto menjelaskan, sejak BRIN terbentuk hingga saat ini konsolidasi yang terwujud baru kelembagaan dengan peleburan. Tapi konsolidasi program, sumber daya manusia (SDM), peneliti, laboratorium, barang, gedung, dan anggaran litbang kementerian/lembaga belum tuntas.

Mantan Sekjen Kementerian Riset dan Teknologi ini mengaku sudah berkali-kali ngobrol dari hati ke hati dengan para peneliti dan perekayasa. Mulyanto menyimpulkan, "Saya lihat kapasitas Kepala BRIN untuk mengimplementasikan program lemah. Akibatnya muncul kasus-kasus seperti ini. Saya setuju agar Kepala BRIN saat ini diganti."

Tak tersalurkan dan dua pembukuan

Dyah Roro Esti Widya Putri dari fraksi Golkar memuji program MBBM. Lewat program ini banyak masalah masyarakat di daerah terjawab. Namun, kata anggota DPR dari dapil Gresik dan Lamongan itu, program MBBM hanya dihadiri 100 dari rencana 200 orang. Program berjalan di 18 titik.

Menurut rancangan BRIN, sekali acara MBBM dianggarkan dana Rp300 juta. Kegiatan bisa diikuti 200 orang. Menurut kalkulasi Roro, ada kerugian Rp270 juta yang seharusnya diberikan ke masyarakat tapi tidak disalurkan. "Ini tidak dikomunikasikan ke saya," jelas Roro.

Rico Sia dari fraksi NasDem mendalami anggaran program untuk masyarakat yang Rp800 miliar itu cair atau hanya sebagian yang cair. Laksana menjelaskan, anggaran itu bukan lunpsum atau dibayarkan sekaligus, tapi at cost. Rerata per kegiatan Rp300 juta. 

"Jika di situ ada 100 orang, itu yang kita bayar. Jika ada 200 orang peserta, kita bayar sesuai yang ada. Yang kami kejar volume. Bukan gelondongannya. Anggarannya sudah ada, yang ditetapkan Bappenas. Yang kami bisa lakukan adalah pakai program reguler," jelas Laksana. 

Penjelasan ini membuat Rico Sia menyimpulkan BRIN memiliki dua pembukuan. "Berarti Bapak punya dua buku. Buku satu ke sana, satu lagi ke DPR. Inilah (yang bikin) chaos. Ini harus diinvestigasi," jelas Rico Sia.

Laksana Tri Handoko membantah. Namun, rapat dengar pendapat terus bergulir. Isinya 'menguliti' pelbagai kebijakan BRIN yang dinilai menimbulkan gaduh dan banyak masalah. Termasuk menampar wajah anggota Komisi VII DPR karena program-program untuk rakyat yang tidak berjalan.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid