Kisruh distribusi bantuan gempa Lombok 

Sejumlah korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), masih ada yang belum menerima bantuan pemerintah. Para pengungsi di Kabupaten Lombok Timur, bahkan harus mencari bantuan logistik sendiri karena tak dapat mengandalkan bantuan pemerintah, sejak gempa berkekuatan 6,9 Skala Richter pada Minggu (19/8).

"Kami terpaksa mengurus sendiri, meminta bantuan dari media sosial saja," kata Munawir Haris, warga Dusun Labu Pandan, Sambalia, Lombok Timur, Kamis (23/8).

Munawir yang juga Ketua Yayasan Anak Pantai, sebuah LSM yang bergerak di bidang pendidikan, mengaku mendapat bantuan dari rekan-rekan dan jaringannya yang ia kontak melalui media sosial. Bantuan yang diterima, disalurkan pada para pengungsi lain di daerah tersebut.

Menurutnya, masyarakat setempat saat ini sangat membutuhkan bantuan terpal, selimut, dan popok bayi. Menurutnya, terpal dan selimut sangat dibutuhkan, terutama bagi para pengungsi anak-anak. Terlebih, saat ini sudah cukup banyak anak-anak yang terserang batuk dan flu.

Nur Saad, warga Dusun Senaru, mengatakan terpal menjadi barang langka saat ini. Padahal barang tersebut sangat dibutuhkan untuk dibuat tenda darurat. Kalaupun ada, harganya melambung dari biasanya Rp450.000 menjadi Rp1 juta.

"Kami sudah cari-cari dimana, sampai ke Pasar Cakranegara, Mataram sejak gempa besar pada 5 Agustus 2018, sampai sekarang tidak dapat juga," katanya.

Terpal yang dibutuhkan adalah yang berukuran 6x7 meter. Ukuran ini mampu menampung hingga delapan orang. 

"Bantuan dari pemerintah untuk terpal belum ada juga, jadi kita harus mencari. Tapi sulit sekali dan harganya melambung," katanya.

Sementara itu, Masinan, warga Desa Sugian, Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, mengungkapkan keinginannya agar distribusi bantuan kepada korban gempa Lombok tidak dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, distribusi bantuan lebih baik diserahkan pada relawan yang berasal dari desa-desa terdampak gempa. 

Keinginan ini dipicu kekhawatiran bantuan tidak sampai pada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini dapat berakibat pada terjadinya keributan sesama warga karena memperebutkan bantuan. 

"Bahkan kami curiga bantuan itu ditumpuk begitu saja di kantor desa atau kecamatan," katanya.

Kecurigaan Masinan bukan tanpa alasan. Saat awal gempa berkekuatan 6,9 SR yang menimpa daerahnya, sejumlah logistik justru tidak dibagikan. "Akhirnya saya meminta paksa dikeluarkan, dan dibagikan kepada pengungsi," tandasnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo kembali merencanakan kunjungan kembali ke Lombok. Kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan terhadap para korban gempa berjalan dengan baik.

"Mungkin minggu ini atau minggu depan, supaya masyarakat bisa segera memperbaiki rumahnya kembali, ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang bergerak di sana," kata Presiden Jokowi usai pertemuan dengan PP Muhammadiyah di Jakarta, Kamis (23/8).

Dia menekankan, saat ini penanganan dampak gempa sudah dilakukan secara nasional dengan melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten. Dia mengakui, hingga saat ini pemerintah masih melakukan tahapan-tahapan yang prosesnya belum rampung. 

Terutama berkaitan dengan penyampaian untuk bantuan perbaikan rumah, baik yang rusak ringan, sedang, maupun rusak berat. Menurut Jokowi, saat ini proses administrasi besar-besaran masih terus dilakukan.

"Nanti kalau sudah selesai dan jumlahnya banyak, mungkin saya akan datang ke Lombok, mungkin minggu ini atau minggu depan," katanya.

Sumber: Antara