sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Konsesi milik adik Prabowo hingga Luhut dinilai berpotensi diuntungkan di IKN

Konsesi yang berpotensi diuntungkan itu tergambar dari laporan Koalisi Bersih Indonesia berjudul Ibukota Baru untuk Siapa.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Jumat, 28 Jan 2022 19:04 WIB
Konsesi milik adik Prabowo hingga Luhut dinilai berpotensi diuntungkan di IKN

Sejumlah konsesi tambang diprediksi berpotensi mendapat keuntungan dari proyek pembangunan lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara, Kalimantan berdasarkan laporan investigasi Koalisi Bersihkan Indonesia.

"Oleh karena itu, ibu kota ini untuk siapa gitu ya. Yang pertama, sangat mungkin ada pemutihan dosa," kata Program Director Trend Asia, Ahmad Ashov Birry dalam webinar Narasi Institute berjatuk "Ibu Kota Baru untuk Siapa?", Jumat (28/1).

"Salah satunya ya kita bisa kritisi itu dari ketidak transparan pemerintah dalam hal kinerja dan pelaksanaan dari kewajiban perusahaan-perusahaan dalam hal ini perusahaan ekstraktif dan tambang. Ada 94 bekas lubang tambang dan bahkan sudah pernah jatuh korban gitu ya," sambungnya.

Ahmad mengatakan, konsesi yang berpotensi diuntungkan itu tergambar dari laporan Koalisi Bersih Indonesia berjudul "Ibukota Baru untuk Siapa?". Koalisi masyarakat sipil ini terdiri dari  JATAM Nasional, JATAM Kalimantan Timur, WALHI Nasional, Walhi Kalimantan Timur, Trend Asia, Forest Watch Indonesia, Pokja 30, dan Pokja Pesisir dan Nelayan yang melakukan riset selama tiga bulan secara mendalam.

Dalam laporan yang dibeberkan Ahmad, kawasan Ibu Kota Negara (IKN) ini dibagi tiga ring. Ring satu seluas 5.644 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, ring dua seluas 42 ribu hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Ibu Kota Negara (IKN), dan ring tiga seluas 133.321 hektar yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara.

Di kawasan ini ada dua konsesi kehutanan masing-masing berstatus Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Hutan Alam (IUPHHK–HA) PT. International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama (PT. IKU), dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Hutan Tanaman (IUPHHK HT) PT. International Timber Corporation Indonesia Hutani Manunggal (PT. IHM).

IHM sementara ring dua seluas 42 ribu hektar mencakup konsesi PT. IHM dan sekaligus PT. IKU.

Mantan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Bambang Brodjonegoro membenarkan bahwa PT. ITCI Hutani Manunggal (IHM) milik Sukanto Tanoto, yang menjangkau hingga 6 ribu hektar, akan digunakan untuk pembangunan tahap pertama ibu kota.

Sponsored

Sementara itu, ada 10 konsesi perkebunan di atas kawasan IKN yakni 8 berada di ring dua dan tiga yakni Kecamatan Samboja dan Muara Jawa serta sisanya di Kecamatan Sepaku.

Konsesi terbesar adalah PT. Perkebunan Kaltim Utama I seluas sekitar 17 ribu hektar yang penguasaannya terhubung dengan keluarga Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi di kabinet jilid dua Jokowi - Amin. Pada wilayah ring tiga terdapat juga 1 (satu) pembangkit listrik tenaga uap batu bara.

PLTU batubara tersebut mendapatkan izin lokasi pendirian di bawah bendera PT. Indo Ridlatama Power (PT. IRP) yang berlokasi di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selain itu, terdapat 94 lubang bekas tambang batu bara yang tersebar di atas kawasan IKN. Dari jumlah tersebut, lima perusahaan terbanyak yang meninggalkan lubang tambang adalah PT. Singlurus Pratama (22 lubang), PT. Perdana Maju Utama (16 lubang), CV. Hardiyatul Isyal (10 lubang), PT. Palawan Investama (9 lubang) dan CV. Amindo Pratama (8 lubang).

"Penelusuran dalam laporan ini menemukan nama-nama yang berpotensi menjadi penerima manfaat atas proyek tersebut, yaitu para politisi nasional dan lokal, beserta keluarganya yang memiliki konsesi industri ekstraktif," tulis laporan tersebut.

Jika dilihat ring satu dan ring dua IKN, maka penguasaan konsesi didominasi oleh Sukanto Tanoto serta Hashim Djojohadikusumo lalu diikuti oleh pengusaha-pengusaha lainnya yang terkait dengan 158 konsesi tambang, sawit hingga hutan.

Hashim Djojohadikusumo juga tercatat sebagai Komisaris Utama PT. International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama (PT. ITCI KU) yang diberikan IUPHHK-HA seluas 173.395 hektar dan tepat berada di ring dua IKN. Hashim adalah adik kandung dari Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju.

Kemudian Ada Rheza Herwindo, anak dari Setya Novanto mantan Ketua Umum Partai Golkar, terpidana korupsi E-KTP. Namanya tercatat di dalam 3 (tiga) perusahaan tambang batu bara yakni PT. Eka Dwi Panca, PT. Mutiara Panca Pesona, dan PT. Panca Arta Mulia Serasi. Perusahaan perusahaan milik keluarga Setya Novanto ini ditemukan berada di ring dua lokasi IKN.

Selain itu ada nama Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Kabinet Indonesia Maju. Pemilik perusahaan tambang batu bara ini terhubung melalui perusahaan PT. Toba Group yang anak grupnya antara lain PT. Adimitra Baratama Nusantara, PT. Trisensa Mineral Utama, PT. Kutai Energi, PT. Indomining dan kebun sawit PT. Perkebunan Kaltim Utama I yang seluruhnya berada di Kecamatan Muara Jawa yang juga merupakan lokasi ring tiga IKN.

Perusahaan-perusahaan milik Luhut ini meninggalkan 50 lubang tambang yang menganga dan diduga akan mendapatkan keuntungan pemutihan dosa dari kewajiban reklamasi.

Di tempat yang tidak jauh, konsesi lain tercatat atas nama Yusril Ihza Mahendra, sosok ketua tim pengacara pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam sengketa pilpres 2019. Nama Yusril tercatat memiliki saham, sekaligus menjabat sebagai komisaris utama perusahaan tambang batu bara PT. Mandiri Sejahtera Energindo Indonesia di Kecamatan Sepaku lokasi ring dua IKN.

Terkecuali Yusril, hampir semua pemilik konsesi tidak mengklarifikasi perusahaan miliknya di lahan IKN.

Lalu bagaimana mereka yang punya konsesi ini berpotensi diuntungkan? Ahmad mengatakan, potensi diuntungkan itu bisa dilihat dari beberapa modus tukar guling. Baik tukar guling kawasan hutan, tukar guling terhadap areal yang telah dibebani izin, tukar guling terhadap areal yang telah dibebani hak atas tanah atau bahkan tukar guling aset negara dalam kaitannya dengan Jakarta.

"Tukar guling misalnya, ada ketentuan dua kali mereka mendapatkan luasan dua kali. Kemudian kita bisa bayangkan mereka akan dapat di mana kalau misalnya mereka angkat kaki kemudian ada tukar guling di atas skema tersebut. Kita bayangkan dimana yang masih mungkin gitu kan. Dan kita harus pelototi apa yg terjadi dengan Papua, karena mungkin saja kalau misalnya tukar guling itu dua kali luasan asalnya," ungkapnya.

Berita Lainnya