Korlap aksi kawal sidang MK bantah dukung Prabowo-Sandi

Kordinator lapangan (Korlap) aksi massa yang mengawal sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di MK, Abdullah Hehamahua menegaskan, massa yang hadir bukan untuk mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. 

Aksi massa disebut Abdullah murni untuk mengawal sidang, agar MK dapat menjalankan sidang sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang berlaku.

Abdullah bilang, massa hanya ingin keputusan hukum tidak ada tekanan dan intimidasi dari pihak mana pun. Ia pun mengklaim, massa aksi akan berjalan dengan damai dan tidak akan terjadi kericuhan pada aksi 21-22 Mei di depan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kami tidak ada hubungannya dengan Prabowo. Saya juga tidak kenal Prabowo. Massa di sini hadir untuk mengawal persidangan agar MK bersikap profesional dalam memutuskan perkara," katanya di sekitar jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6).

Abdullah menilai, terjadi degradasi demokrasi di Indonesia. Intimidasi terhadap perkara hukum kerap terlihat, makanya ia bersedia ketika ditunjuk sebagai kordinator oleh masyarakat yang peduli akan keadilan yang netral.

Bagi Abdullah, sidang MK ini merupakan starting point menjadi landasan berlangsungnya sejumlah peristiwa pada hari kedepan. Bila MK tidak memberikan keputusan secara profesional, masyarakat tidak akan percaya lagi dengan MK. 

Bisa jadi, kata Abdullah, sebanyak 50% masyarakat Indonesia menjadi golongan putih (golput).

"Kita bisa bayangkan kalau nanti MK mendapatkan intimidasi seperti KPU atau Bawaslu. Pada tahun 2024 bisa saja sebanyak 50% massa akan golput. Suara sah mungkin hanya mencapai 30%," ujar dia.

Bila hal tersebut terjadi, imbasnya adalah kondisi ekonomi dan kerukunan bernegara. Bukan tidak mungkin Aceh dan Papua mungkin akan lepas dari NKRI.

Meski membantah aksinya terkait dengan Prabowo-Sandi, namun terjadi pertemuan antara beberapa kelompok seperti: Alumni Universitas Indonesia, GNPF, PA 212, dan FPI. 

Kemudian, kelompok tersebut sepakat menjadikan Abdullah sebagai koordinator karena memiliki pandangan yang sama untuk mengawal sidang MK.

Abdullah mengklaim dirinya hanya punya kepentingan sebagai masyarakat dan menyebut sebagai panggilan negara. Ia pun menyebut dirinya sebagai M Natsir, salah satu pendiri NKRI. 

Abdullah yakin aksi siang ini untuk membunuh fenomena intellectual corruption. Kata Abdullah, saat ini banyak akademisi yang cenderung diam dan bungkam dalam memandang demokrasi Indonesia yang terlihat bermasalah.

Sebelumnya, calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto telah mengimbau agar para pendukungnya tidak menggelar aksi massa MK. Dalam video yang ia unggah, Prabowo tidak ingin nantinya para pendukungnya jika datang ke MK dalam jumlah yang besar, dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Koordinator Pemilih Indonesia (TePi), Jeirry Sumampow, menilai imbauan Prabowo pada para pendukungnya berpotensi untuk menjadi strategi cuci tangan. Imbauan tersebut dapat melepaskan keterkaitan calon presiden nomor urut 02, jika terjadi aksi pada sidang yang berlangsung pada 14-28 Juni mendatang.

Untuk itu, Jeirry meminta semua pihak untuk bersikap kritis terhadap imbauan Prabowo. 

"Bisa jadi secara politik nanti, aksi massa dibuat sebagai penegasan bahwa mereka bukan pendukung. Jadi nanti kalau ada aksi, mereka bisa saja menyebut hal demikian politis, dan tidak ada hubungannya dengan proses hukum sengketa pemilu," kata Jeirry.