KPK geledah kantor dan rumah dinas Bupati Labuhanbatu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor dan rumah dinas Bupati Labuhanbatu, Sumatra Utara, Rabu (18/7) pagi. Penggeledahan dilakukan menyusul penangkapan Bupati Pangonal Harahap oleh lembaga anti rasuah.

Tim penyidik KPK didampingi dan dipandu oleh penjaga rumah dan petugas Sat Pol PP Labuhanbatu selama penggeledahan tersebut. Penggeledahan dilakukan selama satu jam di sejumlah ruangan dan kamar bupati.

Usai penggeledahan, tim penyidik yang berjumlah sekitar tujuh orang menyegel pintu samping arah utara dan selatan Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu. Namun para petugas tidak tampak membawa dokumen dari rumah tersebut.

Dari lokasi tersebut, tim bergeser ke Kantor Dinas PUPR Labuhanbatu yang berjarak 13 meter. Mereka kembali menyegel ruangan Kepala Dinas PUPR Labuhanbatu dan pintu ruangan Tata Usaha yang berada satu kompleks dengan KPUD Labuhanbatu.

Selanjutnya tim penyidik KPK beralih ke kantor Bupati Kabupaten Labuhanbatu di Jalan Sisingamangaraja. Seperti di dua lokasi sebelumnya, mereka juga melakukan penyegelan usai menggeledah ruangan kerja Bupati Pangonal Harahap, yang berada di lantai dua kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Hal yang sama juga dilakukan di kantor sementara BPKAD Labuhanbatu.

Selain rumah dinas dan perkantoran, tim penyidik KPK juga menyambangi rumah pengusaha berinisial ES alias Asiong BKA di Kelurahan Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara. Ia diduga kuat ikut terjerat dalam operasi tangkap tangan KPK di Kabupaten Labuhanbatu.

Sekretaris Sat Pol PP Labuhanbatu Bibit Waluyo, yang mendampingi penyidik, mengkonfirmasi penggeledahan ini. "Iya benar tadi tim penyidik KPK datang menggeledah sejumlah ruangan rumah dinas bupati dan menyegelnya. Selain itu tidak ada dokumen ataupun berkas yang di bawa," katanya.

Bupati Pangonal Harahap ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan penyidik KPK di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Selasa (17/7). Dalam OTT tersebut, KPK menangkap total lima orang.

Pangonal Harahap diduga menerima suap proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di wilayahnya. Bukti transaksi suap senilai ratusan juta rupiah turut diamankan.

Sumber: Antara