Menanti efektivitas strategi kelancaran arus mudik dan balik

Kesiapan infrastruktur dan strategi mendukung kelancaran arus mudik dan balik lebaran, menjadi salah satu fokus pemerintah setiap menjelang lebaran. Tak terkecuali pada tahun ini.

Salah satu penyebabnya adalah, budaya bersilaturahmi bersama keluarga pada saat momentum lebaran di kampung halaman. Tidak heran kalau pada setiap tahunnya, jumlah pemudik mengalami peningkatan.

Berdasarkan Survei Angkutan Lebaran 2019 yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan, potensi pemudik dari Banten, Jabodetabek, dan Bandung Raya diprediksi mencapai 18,29 juta orang. 

Khusus untuk Jabodetabek, jumlah pemudik diperkirakan mencapai 14,9 juta orang, dengan sebagian besar pemudik menggunakan bus dengan porsi 30% atau 4,46 juta orang. Menggunakan mobil pribadi dengan porsi 28,9% atau 4,3 juta orang. Selanjutnya, kereta api 16,7% atau 2,49 juta orang, pesawat 9,5% atau 1,41 juta orang, dan sepeda motor 6,3% atau sekitar 986,78 ribu orang. Semua berlangsung dengan waktu yang hampir bersamaan.

"Arus mudik lebaran diperkirakan mulai padat pada H-7 lebaran atau pada 29 Mei 2019 atau jatuh pada Kamis. Sementara pada Jumat, 30 Mei 2019 terdapat hari libur nasional, yakni hari memperingati Kenaikan Isa Almasih," duga Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiadi kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, arus mudik hampir selalu diwarnai dengan kemacetan. Pengalaman paling berharga terjadi pada 2016. Pada saat itu, ribuan pemudik menjadi korban kepadatan lalu lintas di pintu keluar Tol Brebes Jawa Tengah yang belakangan dikenal dengan nama 'Brexit' atau Brebes Exit.

Itulah sebabnya dibutuhkan strategi khusus untuk mencegah kemacetan yang berlarut-larut. Salah satu strategi yang akan dilakukan adalah memberlakukan one way.  Kakorlantas Mabes Polri Irjen Pol Refdi Andri mengatakan, one way diberlakukan pada arus mudik H-3 atau 31 Mei-2 Juni 2019 di ruas jalan KM 25 Cibitung hingga KM 262 Brebes Barat.

One way juga diberlakukan pada arus balik lebaran, yakni H+3 atau 7 Juni-9 Juni 2019. One way pada arus balik berlaku di KM 189 Palimanan hingga KM 29 atau KM 25.

Strategi lainnya, pembangunan di ruas jalan tol dan sekitarnya, yakni kereta api cepat Jakarta-Bandung, Cilincing-Cibitung, LRT, dan toll elevated akan diberhentikan selama 10 hari.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, menambahkan pemberlakuan ganjil-genap juga menjadi salah satu strategi mengatasi kemacetan.

"Jadi nanti kalau terjadi kemacetan dan kepadatan di jalan tol, aturan ini bisa saja langsung diterapkan oleh petugas yang berjaga di sana," tutur Dedi di Humas Polri, Jumat.

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengumumkan angkutan logistik atau truk barang dibatasi selama periode mudik Lebaran 2019. Tiga hari sebelum puncak arus mudik dan tiga hari sesudah puncak arus balik mudik.

Namun sayangnya, beberapa kebijakan yang diambil, mengundang tanya di kalangan pelaku usaha transportasi. Misalkan saja kebijakan pemberlakuan satu arah untuk pemudik H-6 lebaran, mulai 31 Mei hingga 2 Juni dinilai berpotensi menghambat angkutan bus masuk ke Jakarta. "Padahal di saat yang sama, pemerintah memperkirakan hari-hari itu adalah puncak arus mudik," tutur Direktur Operasional PO Maju Lancar, Adi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya. 

Membuat Tol Trans Jawa searah hingga 223 kilometer dinilai akan membuat penumpang harus lebih lama menunggu bus. Hal ini kurang menguntungkan bagi pelaku usaha transportasi bus. Keterlambatan dan hambatan perjalanan membuat angkutan bus menjadi tidak kompetitif.

"Kami mengusulkan ada win-win solution. Pertama, memprioritaskan angkutan umum dari arah Timur menuju Barat di Tol Trans Jawa. Kedua, mendukung wacana ganjil-genap di Tol Trans Jawa. Ketiga, mengupayakan pemberlakuan satu arah hanya situasional, tidak sehari penuh," ucap Pemilik PO Sumber Alam, Anthony Steven Hambali.

Pelaku usaha bus tersebut menilai akar permasalahan kemacetan adalah karena volume kendaraan yang tinggi. Bagaimana mengurangi volume kendaraan pribadi yang tinggi sampai saat ini belum terlihat nyata. Pelanggaran pengendara yang kerap memarkirkan kendaraannya di sembarangan tempat dan membuat kemacetan juga tidak pernah diganjar tilang sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak ada efek jera, yang ada pembiaran dan kejadian ini terus berulang dengan alasan mudik lebaran.

Namun bukan berarti tidak ada perhatian mengenai hal itu. Buktinya, Korps Lalu Lintas Mabes Polri mengerahkan ratusan ribu personel untuk mengamankan arus mudik dan arus balik lebaran tahun ini. Mereka akan dibantu oleh personel-personel lain dari sejumlah instansi terkait.

Mereka akan bertugas untuk pengamanan dan menjaga ketertiban lalu lintas selama arus mudik dan arus balik lebaran. “Jumlahnya bisa seluruh Indonesia, 182.000 orang ditambah dengan mitra-mitra terkait dan petugas terkait,” ujar Kakorlantas Mabes Polri Irjen Pol Refdi Andri di Mabes Polri.

Rencana aksi yang dilakukan pemerintah tersebut diharapkan bisa mengurai kemacetan yang biasa terjadi selama arus mudik dan arus balik. Tetapi tentunya pemerintah tidak boleh mengabaikan begitu saja peringatan dari sejumlah pemilik PO tersebut. Jangan sampai calon penumpang transportasi umum darat kesulitan mendapatkan angkutan karena kebijakan tersebut. Artinya, berhasil menyelesaikan satu masalah dengan menimbulkan masalah baru  

Jadi, kita tunggu saja. Semoga arus mudik tahun ini bisa lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.