Sekjen PAN cibir cara Pemprov Lampung tangani kritik TikToker Bima: Tidak perlu ada intimidasi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mencibir sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam menyikapi kritik akun TikTok Awbimax Reborn, yang dimiliki Bima Yudho Saputro. Pangkalnya, cenderung reaktif dan antikritik.

"Demokrasi memberi ruang konstitusional bagi warga negara untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah. Jadikan itu ruang dialog dan masukan, bukan justru memberikan tekanan pada pengkritik maupun keluarganya," ucapnya dalam keterangannya, Minggu (16/4).

Di era reformasi, terang Eddy, media sosial (medsos) adalah salah satu cara bagi pemerintah untuk menyerap aspirasi sekaligus berkomunikasi dengan warganya. 

"Jalan yang memang belum dilakukan perbaikan, maka segera diperbaiki. Sementara jika sudah dijelaskan ke publik bahwa perbaikan sudah dilakukan. Jadi, tidak perlu ada tekanan atau intimidasi apa pun," tuturnya. 

Menurut Eddy, tidak tepat kritik Bima dianggap sebagai penghinaan bahkan pencemaran nama baik. Justru semestinya menjadi bahan evaluasi. 

"Gen Z punya cara yang memang unik dalam menyampaikan ekspresinya. Jadikan sebagai evaluasi dan tidak perlu alergi. Justru ini momentum yang baik untuk bagi pemprov untuk berbenah," ujarnya. 

Dirinya pun meyakini Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, bakal memberikan atensi agar pengaduan dan penyelidikan terhadap Bima tak ditindaklanjuti. "Saya meyakini beliau ... akan mengambil kebijakan khusus."

Sebelumnya, pemilik akun TikTok Awbimax Reborn, Bima Yudho Saputro, mengkritik soal pembangunan di Lampung. Kritikan tersebut pun viral dan berbuntut dilaporkan kepada kepolisian oleh kuasa hukum Pemprov Lampung.

Bahkan, kepolisian sempat mendatangi tempat ibunya bekerja dan ke rumah tinggal orang tuanya serta meminta sejumlah data pribadinya, termasuk rekening bank yang dipakai di Australia. Ayahnya, yang merupakan seorang aparatur sipil negara (ASN), pun dipanggil Bupati Lampung Timur.