sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pecah kongsi Prabowo-PA 212 cs di 'jalur' Pilpres 2024 

Tak akan ada nama Prabowo Subianto di Pilpres 2024?

Marselinus Gual
Marselinus Gual Minggu, 21 Jun 2020 14:17 WIB
Pecah kongsi Prabowo-PA 212 cs di 'jalur' Pilpres 2024 
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 59394
Dirawat 29740
Meninggal 2987
Sembuh 26667

Bagi Persaudaraan Alumni (PA) 212, hubungan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah selesai. Tak akan ada lagi dukungan politik kepada Prabowo sebagaimana ditunjukkan PA 212 pada perhelatan Pilpres 2019.

"Sudah finish," kata Ketua PA 212 Slamet Ma'arif saat berbincang dengan Alinea.id via aplikasi tukar pesan WhatsApp di Jakarta, Jumat (19/6).

Pernyataan Slamet ditujukan untuk menyikapi munculnya nama Prabowo sebagai salah satu kandidat terkuat di Pilpres 2024 dalam survei Indo Barometer dan Paramater Politik Indonesia. Dalam dua survei itu, Prabowo mengungguli puluhan tokoh populer dari berbagai kalangan. 

Meskipun namanya muncul sebagai calon terkuat, Slamet meminta agar Prabowo tak lagi maju di Pilpres 2024. Menurut eks juru kampanye Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno itu, Prabowo sebaiknya memberikan kesempatan kepada kandidat-kandidat yang lebih muda.

"Biar regenerasi dan kaderisasi berjalan dengan baik. Ke depan persoalan bangsa makin rumit dan berat sehingga dibutuhkan pemimpin yang muda dan energik. Berilah kesempatan pada anak bangsa untuk mengembangkan potensinya," ujar Slamet.  

PA 212 merupakan salah satu kelompok massa nonparpol terbesar pendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Pada mulanya, kelompok itu merupakan payung dari gerakan kelompok Islam penentang eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kasus penodaan agama.

Dimotori Front Pembela Islam (FPI) dan kelompok-kelompok massa Islam garis keras lainnya, para penentang Ahok itu sepakat mendirikan organisasi baru bernama Presidium Alumni 212. Nama ini merujuk pada aksi massa besar yang digelar pada 2 Desember 2016.

Pada akhir Januari 2018, Presidium Alumni 212 berganti nama menjadi Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang dipimpin Slamet Ma'arif. Meskipun begitu, PA 212 tetap berkiblat pada bos FPI Rizieq Shihab yang kini mengasingkan diri di Arab Saudi. 

Sponsored

Pada Pilpres 2019, PA 212 memutuskan mendukung Prabowo sesuai keputusan Ijtimak Ulama I. Keputusan politis itu juga lahir karena didorong janji pemulangan Rizieq jika Prabowo sukses meraih tampuk kekuasaan. 

Sayangnya, Prabowo-Sandi kalah di Pilpres 2019. Usai pilpres berdarah itu usai, Prabowo malah membawa Gerindra pindah gerbong ke koalisi parpol pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Oleh Jokowi, Prabowo bahkan diangkat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). 

Sejak Prabowo dan Gerindra merapat ke kubu koalisi, PA 212 mulai menjauh. Sikap serupa juga ditunjukkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini jadi satu-satunya parpol oposisi di Gedung DPR. Padahal, PKS merupakan salah satu pendukung setia Prabowo sejak 2019. 

Mengaku tak mempersoalkan manuver Prabowo, Slamet mengatakan, PA 212 kecewa lantaran ada sejumlah janji yang tidak pernah dituntaskan Prabowo. Salah satunya soal pemulangan Rizieq. "Itu (pemulangan Rizieq) ada dalam fakta integritas capres," ujar Slamet. 

PA 212 terakhir kali berkomunikasi dengan Prabowo saat unjuk rasa berujung kerusuhan terjadi di depan Gedung Bawaslu, Sarinah, Jakarta Pusat, pada 22 Mei. Setelah itu, tak pernah ada pertemuan antara Prabowo, PA 212 dan kelompok relawan lainnya. 

Lebih jauh, Slamet mengatakan, sikap PA 212 itu merupakan cerminan dari kehendak Rizieq. "Saya pikir semua sudah tahu sikap beliau (Rizieq)," kata Slamet.

Simpatisan mengenakan ikat kepala sebelum Kampanye Akbar Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019). /Antara Foto

Mantan Sekretaris Jenderal Aliansi Pencerah Indonesia (API) Pedri Kasman menilai wajar jika elektabilitas Prabowo masih tinggi. Selain karena menjabat sebagai Menhan, publik juga masih mengasosiasikan Prabowo sebagai rival Jokowi. 

"Tapi pilpres masih jauh, masih panjang. Jadi, kalau elektabilitas dan popularitas masih tinggi, itu karena belum ada sosok yang secara tegas menyatakan akan bertarung di Pilpres 2024. Lain hal kalau sudah ada yang mendeklarasikan diri sebagai capres," kata Pedri saat dihubungi Alinea.id, Sabtu (20/6) malam.

API merupakan salah satu kelompok relawan yang terbentuk pada era Pilpres 2019. Penggeraknya ialah tokoh-tokoh pemuda dari Muhammadiyah Diperkirakan ada lebih dari 300 kelompok relawan Prabowo-Sandi yang lahir dalam pesta demokrasi lima tahunan itu. 

Menurut Pedri, mayoritas kelompok relawan Prabowo-Sandi membubarkan diri usai Pilpres 2019. Ia mengatakan tak ada upaya dari Prabowo untuk merawat komunikasi politik dengan kelompok relawan dan pentolan-pentolannya. 

"Secara resmi, (komunikasi) sudah tidak ada, terkecuali hanya antara personal. Begitu Pak Prabowo menyatakan bubarkan koalisi, semuanya sudah bubar. Jadi, komunikasi antara tokoh-tokoh secara informal mungkin masih ada," katanya. 

Lebih jauh, ia mengklaim mayoritas kelompok relawan membubarkan diri dengan perasaan kecewa. Pasalnya, Prabowo malah memilih menjadi menteri Jokowi dan membawa Gerindra ke gerbong koalisi ketimbang mempertahankan sikap sebagai oposisi.  

"Kekecewaan relawan-relawan (Prabowo-Sandi) itu begitu terasa. Saya banyak masuk di grup-grup relawan. Di sana, terlihat sekali kekecewaaan terhadap Prabowo maupun Gerindra," jelas Pedri.

Pedri meyakini nama Prabowo tak bakal lagi laku di mata kalangan relawan jika ia memutuskan maju lagi di Pilpres 2024. "Kecuali kalau ada situasi memaksa. Misalnya, kalau Pak Prabowo berhadapan dengan kandidat yang hampir sama dengan Pak Jokowi kemarin. Kalau itu, kondisinya bisa beda lagi," tuturnya. 

Presiden Joko Widodo (kanan) berjalan bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) usai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). /Antara Foto

Tak akan ada nama Prabowo lagi di Pilpres 2024?

Meskipun unggul di papan survei terbaru, menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno, elektabilitas Prabowo turun drastis jika dibandingkan dengan survei-survei yang digelar pada era Pilpres 2019. 

"Prabowo ini kan sudah kelamaan jadi calon. Dua kali capres. Pernah menjadi calon wakilnya Mbak Mega (Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri) juga. Jadi, ini jadi catatan penting bagi Prabowo di 2024," kata Adi kepada Alinea.id, Jumat (19/6).

Dalam survei PPI, Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi dengan raupan 17,3%. Posisi kedua ditempati politikus Partai Gerindra Sandiaga Uno dengan 9,1% dan posisi ketiga bertengger nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan raihan 8,8% suara responden. 

Kandidat terkuat lainnya, semisal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (7,8%), Agus Harimurti Yudhoyono (5,4%), Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (5,2%), Ridwan Kamil (4,7%), Ustaz Abdul Somad (4,5%) dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (2,6%). 

"Nama-nama ini memang agak jauh elektabilitasnya dengan Prabowo, tapi mereka naik suaranya secara perlahan. Pemilih kita ini kan punya kecenderungan butuh suasana baru. Kandidat-kandidat baru yang lebih fresh, segar, dan dianggap memiliki prospek untuk perang," tutur Adi.

Pukulan lainnya bagi Prabowo ialah tergerusnya suara dukungan dari kelompok pemilih Islam yang berafiliasi dengan PA 212 dan PKS. "Bulan madu mereka sudah berakhir. Apalagi, di DKI Jakarta posisi wagub yang mestinya diberikan kepada PKS, kandas juga," terang Adi. 

Menurut Adi, satu-satunya kelompok massa yang masih tetap loyal terhadap Prabowo adalah konstituen Gerindra. Sekalipun haluan politik partai itu berbalik 180 derajat, nama Prabowo diyakini tetap berpengaruh di kalangan konstituen.

"Secara alamiah, (langkah bergabung dengan koalisi) sebenarnya membuat banyak kader (Gerindra) syok juga. Tapi, di partai itu kan terbangun oligarki. Apa yang sudah diputuskan oleh ketua umum, ya, semuanya harus ikut," jelas Adi. 

Infografik Alinea.id/Oky Diaz

Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menyebut Prabowo saat ini dalam posisi dilematis. Pasalnya, Prabowo tidak bisa berkomunikasi langsung dengan PA 212 untuk mengembalikan hubungan mereka sepert sedia kala.

"Ketika dia berkomunikasi dengan kelompok PA 212, kelompok yang berseberangan dengan pemerintah, masyarakat juga menilai itu bukan sikap konsisten. Jadi, Prabowo hari ini sedang mengalami posisi yang sangat dilematis," kata Karyono.

Karyono menilai Prabowo tetap berupaya mempertahankan citra Gerindra sebagai oposisi dengan menempatkan Fadli Zon dan kader lainnya sebagai tukang kritik kebijakan pemerintah. "Ada kecenderungan main dua kaki. Ini dalam rangka memelihara basis pemilih Islam, basis pemilih sebelumnya," imbuhnya.

Namun demikian, Karyono mengatakan, strategi itu berisiko. Jika tidak hati-hati, publik malah makin antipati terhadap Gerindra. "Kan belum tentu efektif. Karena sudah mulai ada kesadaran politik dari masyarakat. Mereka punya catatan-catatan," jelas Karyono. 

Berita Lainnya