sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Pekerjaan rumah pemerintah soal pendidikan

Pemerintah tidak boleh abai soal indeks pembangunan nasional yang harus ditingkatkan. Misalnya, urusan riset dan inovasi.

Mona Tobing Ayu mumpuni
Mona Tobing | Ayu mumpuni Rabu, 02 Mei 2018 15:17 WIB
Pekerjaan rumah pemerintah soal pendidikan

Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas yang jatuh tepat pada hari ini (2/5) menjadi momen menagih kembali janji pemerintah terkait pendidikan. Sejumlah pekerjaan rumah (PR) harus segera dituntaskan Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla, apabila tidak benar-benar diperbaiki dan dipenuhi khawatir sumber daya manusia (SDM) Indonesia justru makin tertinggal. 

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyebut bahwa kondisi pendidikan nasional hari ini masih jauh dari ideal. Adapun sejumlah PR pemerintah pada peringatan Hardiknas antara lain: Pertama, menghadirkan siswa didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia di tengah perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang masif dan eksesif yang membawa budaya liberal, sekuler, bahkan bebas nilai serta jauh dari agama.

Kedua, ketertinggalan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi lewat desain kurikulum dan materi ajar yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman yang terus berkembang. Ketiga, yang tidak kalah penting adalah pemerataan pendidikan dari sisi kurikulum maupun infrastruktur pendidikan ke seluruh wilayah Indonesia. 

Maka, percepatan pencapaian pendidikan di berbagai daerah, terutama luar Jawa mutlak menjadi target dan prioritas pemerintah. Keempat, memastikan kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan telah terpenuhi. 

Dari semua PR yang belum tuntas tersebut, Pemerintah juga jangan abai soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang harus ditingkatkan. Misalnya, terkait kemampuan riset dan inovasi yang dihasilkan dunia pendidikan tinggi juga masih kalah dibandingkan negara-negara lain termasuk di kawasan Asia Tenggara.

Di sisi lain, Pemerintah jangan malu untuk belajar dari negara-negara maju terkait pendidikan. Hingga komponen kesejahteraan ini penting karena secara psikologis dan kualitatif mempengaruhi profesionalisme dalam proses pengajaran.

"Kedepan, pendidikan Indonesia harus lebih maju lagi dan mampu melahirkan generasi unggul. Plus lebih kreatif, inovatif, mandiri dan berkarakter kuat dalam iman, takwa dan akhlak mulia," tukas Jazuli seperti dikutip Antara.

Sementara itu, menyikapi kondisi bangsa yang digempur dengan budaya luar, cara paling efektif untuk mengatasi hal tersebut dengan menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga keimanan, rasa takwa dan akhlak pelajar akan lebih baik.

Sponsored

Untuk mewujudkannya maka peran aktif semua pihak seperti guru, dosen, orang tua, lingkungan sosial dan kondisi pergaulan juga berperan serta. Negara pun punya kewajiban untuk mendukung, mempromosikan dan menunjukkan keseriusan dalam menciptakan lingkungan sosial agamis dan relijius baik di sekolah maupun tempat-tempat umum. 

Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menghimbau agar sekolah menjadi tempat yang paling aman dan nyaman melalui program Sekolah Ramah Anak (SRA). SRA dinilai perlu berkaca pada kasus kekerasan di sekolah belakangan ini. 

Berdasarkan data KPAI di trisemester pertama 2018 ini pengaduan yang masuk didominasi oleh persoalan kekerasan fisik dan anak korban kebijakan (72%), kekerasan psikis (9%), kekerasan finansial atau pemalakan/pemerasan (4%) dan kekerasan seksual (2%).

Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listyarti mengatakan, percepatan SRA harus dilakukan seluruh Kementerian Lembaga (KL) terkait demi kepentingan terbaik bagi anak. Apalagi, sebanyak 84% siswa pernah mendapatkan kekerasan di sekolah. 

Bahkan guru memiliki andil penting dalam hal ini dikarenakan banyaknya guru yang mendisiplinkan siswa dengan cara kekerasan. Maka, guru pun harus dibekali dengan pengetahuan tentang psikologi agar dapat memahami tumbuh kembang anak sesuai usianya. 

Dalam mewujudkannya, maka guru harus diberi pelatihan manajemen kelas. Sehingga dapat mengatasi anak-anak yang memiliki kecenderungan agresif dan membangun disiplin positif dalam proses pembelajaran.

Program SRA baiknya juga berisikan tentang jalur evakuasi bencana, bebas asap rokok dan bebas narkoba. Plus, layanan untuk mengakomodir pengaduan apabila siswa mengalami kekerasan dan ketidaknyamanan lain saat berada di sekolah.  

“Program SRA selama ini diartikan keliru, seolah hanya untuk kepentingan anak,  padahal kondisi sekolah yang aman, nyaman, asri, sehat dan nir kekerasan adalah situasi dan kondisi yang yang akan berdampak positif bagi seluruh warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru dan petugas sekolah lainnya,” papar Retno.