sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pembentukan KAMI sarat kepentingan politis

Penyelesaian pandemi Covid-19 harus diprioritaskan di atas motif politik.

Ardiansyah Fadli
Ardiansyah Fadli Minggu, 16 Agst 2020 12:52 WIB
Pembentukan KAMI sarat kepentingan politis
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 534.266
Dirawat 66.752
Meninggal 16.825
Sembuh 445.793

Pembentukan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merupakan hal wajar dan bagian proses demokrasi. Organisasi yang didirikan Din Syamsudin, bersama sejumlah tokoh aktivis Tanah Air dengan tujuan menyelamatkan Indonesia dari krisis dan ancaman collapse akibat pandemi Covid-19.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), Imanuel Cahyadi menilai, bahwa pembentukan KAMI bagian dari proses demokrasi.

"Pembentukan KAMI, sebagai wadah aktualisasi bagi tokoh-tokoh yang berpartisipasi didalamnya adalah bagian dari proses demokrasi dan dijamin oleh konstitusi. Karena itu, diharapkan jangan sampai menimbulkan polemik baru di ruang publik",  kata Imanuel, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu (16/8).

Namun, Imanuel menjelaskan, semangat pendirian KAMI yang bertujuan ingin menyelamatkan Indonesia itu harus dibuktikan tidak hanya melalui gagasan, namun juga melalui aksi nyata.

Sponsored

"Narasi pendirian KAMI dalam semangat menyelamatkan Indonesia harus dibuktikan dengan aksi nyata. Apalagi, saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi Covid- 19," ujarnya. "Sudah sewajarnya, bila KAMI bersama dengan seluruh elemen bangsa yang lain bergotong royong untuk menyelamatkan Indonesia untuk keluar dari krisis. Inilah, yang harus menjadi fokus kita bersama saat ini," tambahnya.

Meski demikian, Imanuel mengaku, tidak menampik kemungkinan berdirinya KAMI juga sarat akan muatan politis. Ia hanya berharap, bahwa para tokoh yang terlibat mampu menempatkan prioritas penyelamatan negara dari pandemi Covid-19, di atas tujuan politis lainnya.

"Apapun yang menjadi agenda politis dari para tokoh tersebut, harusnya diperjuangkan sesuai porsinya. Yaitu, agenda pemilu yang nanti akan kita laksanakan kembali pada 2024. Harapan saya, semua elemen masyarakat dan pemerintah saat ini bisa berperan mengambil bagian dalam solusi permasalahan bangsa saat ini," lanjutnya. 

Berita Lainnya