KAMI desak pemerintah cabut RUU BPIP, HIP, dan Omnibus Law Cipker
RUU Omnibus Law Cipker hanya menguntungkan pengusaha dan merugikan masyarakat.
Pembentukan KAMI sarat kepentingan politis
Penyelesaian pandemi Covid-19 harus diprioritaskan di atas motif politik.
Din: KAMI merupakan gerakan politik moral
Deklarasi tersebut dikaitkan dengan 75 tahun RI sekaligus penetapan Pancasila sebagai dasar negara.
Alasan Din Syamsuddin mengkritik Undang-Undang Corona
UU tersebut memangkas kewenangan DPR dalam memberikan persetujuan penggunaan APBN
Calon jemaah perlu diyakinkan soal penundaan haji
Din Syamsuddin menyarankan, nisbah atau bunga dari setoran calon jemaah diberikan kepada pemilikinya, menimal satu tahun ini.
Din Syamsuddin: Pemimpin tidak adil berpeluang dimakzulkan
Menurut Al Mawardi, ada tiga syarat melengserkan pemimpin.
Diskusi pemakzulan presiden diteror, Din Syamsuddin: Itu pembodohan
CLS FH UGM urung menggelar diskusi karena mendapatkan teror dan intimidasi.
Din Syamsuddin: Jangan halangi salat id umat yang merasa aman dari Corona
Menurut Din, ulama tak punya kewenangan untuk menghalangi pelaksanaan salat id warga yang merasa aman dari Covid-19.
Anak Din Syamsuddin ditetapkan jadi Ketua Panlih Wagub DKI
Selain ketua, Panlih diisi wakil dan delapan anggota.
Din Syamsuddin: Pemerintah ingkari konstitusi jika tak pulangkan WNI eks ISIS
Menurut Din, selama masih berstatus WNI, pemerintah wajib memulangkan ratusan eks ISIS.
Pemuda Muhammadiyah bantah Din Syamsuddin ikut lengserkan Gus Dur
Muhammadiyah menilai data-data yang tersaji dalam buku 'Menjerat Gus Dur' mengada-ada.
