Pemerintah akan buka lagi akses internet di Papua

Pemerintah akan kembali membuka akses layanan internet di wilayah Papua dan Papua Barat. Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Ferdinandus Setu mengatakan, pembukaan akses internet akan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Polri. 

Rekomendasi tersebut diperlukan, karena Polri dinilai mengetahui kondisi keamanan di wilayah tersebut.

"Tentu kami tetap harus menunggu rekomendasi dari Kepolisian. Jika Polri menyatakan wilayah itu sudah aman dan kondusif, maka kami mulai buka layanan akses internet secara bertahap," kata Ferdinan sat dihubungi, Senin (2/9).

Pembukaan akses internet bukanlah hal sulit dilakukan pemerintah. Menurut Ferdinan, pemerintah hanya membutuhkan waktu dua jam saja untuk memberikan kembali akses internet pada masyarakat setempat. 

Hanya saja, rekomendasi dari Polri menjadi pertimbangan penting, agar tujuan pemblokiran internet tetap tercapai sesuai harapan. Rekomendasi Polri akan memastikan kondisi di Kabupaten/Kota di wilayah Papua dan Papua Barat sudah kondusif dan aman dari penyebaran informasi palsu atau hoaks.

"Jika sudah dinyatakan kondisi 100% normal, akses internet dibuka. Butuh waktu 2 jam paling lama, agar masyarakat bisa mengakses internet normal," katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dan stakeholder terkait, telah berkoordinasi untuk membuka kembali akses internet di Papua dan Papua Barat. Pembukaan akses akan dilakukan secara bertahap. Namun Fernandus tak mengungkap waktu dan wilayah yang akan lebih dulu dibuka akses internetnya. 

"Jadi dari hasil rapat tadi, akan ada pembukaan layanan data secara bertahap. Pak Menteri dan operator telekomunikasi sudah rapat bersama, karena situasi sudah mulai kondusif, maka akses internet akan dibuka kembali di Papua," ujarnya.

Pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat dilakukan sejak Rabu, 21 Agustus 2019 lalu. Kebijakan tersebut dilakukan pemerintah, menyusul aksi massa yang menyebabkan sejumlah kerusuhan di wilayah Papua dan Papua Barat.

Aksi massa yang dilakukan masyarakat Papua dan Papua Barat, dilakukan untuk merespons pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Insiden tersebut diwarnai ujaran rasial yang dianggap menyinggung masyarakat Papua.