Pemindahan IKN ke Kaltim diklaim untuk tekan pemanasan global

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan memindahkan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim). Bahkan, undang-undangnya sudah disahkan DPR beberapa waktu lalu.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Wandy Tuturoong, mengklaim, pemindahan IKN untuk menjawab berbagai persoalan. Tantangan domestik, ketimpangan Jawa-luar Jawa, hingga pemanasan global.

"Berdasarkan data penelitian, tanpa pengurangan emisi karbon, suhu bumi akan naik 1,5 sampai 3 derajat Celsius pada 2050. Ini tantangan nyata yang sedang dijawab Indonesia dengan pemindahan IKN," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/2).

Wandy menerangkan, Indonesia berkomitmen menurunkan 29% emisi karbon pada 2030. Dengan bantuan internasional, negara disebut berpotensi meningkatkannya menjadi 41%.

"Kita butuh akselerasi dan upaya out of the box untuk menunjukkan komitmen itu. Apalagi, 2030 hanya berjarak delapan tahun dari sekarang," tuturnya.

Wandy sesumbar, Indonesia bakal membuktikan bisa berubah dan menjadi salah satu negara yang berkontribusi dalam mengatasi pemanasan global melalui misi IKN sebagai kota di dalam hutan, yang lebih dari 60% sebagai ruang terbuka hijau (RTH), 

"Pemindahan IKN adalah showcase yang nyata terhadap komitmen itu," dalihnya.

Pemerintah menggembar-gemborkan pembangunan IKN menggunakan konsep smart dan green, yang dimulai kawasan pemerintahan hingga permukiman.

Konsep smart adalah setiap infrastruktur yang dibangun akan memanfaatkan teknologi modern, sedangkan green adalah pemakaian sarana dan prasarana ramah lingkungan.

"Misalnya, akses antara satu tempat ke tempat lain harus ditempuh dalam 30 menit. Maka, diperlukan peran teknologi ramah lingkungan," tutupnya.