Scroll ke atas untuk melanjutkan

Perajin―tergolong pekerja informal―mengumpulkan kerajinan anyaman setelah proses pengeringan di Kota Denpasar, Bali, Rabu (11/3/2020). Foto Antara/Nyoman Hendra Wibowo

Nasional

Jumat, 20 Maret 2020 15:45

Pemprov Jakarta diminta pikirkan nasib pekerja informal

NasDem menyarankan ada operasi pasar. Agar terjangkau masyarakat menengah ke bawah.

Pemprov DKI mesti pikirkan nasib pekerja informal di Ibu Kota. Lantaran mengandalkan pendapatan dari lapangan. Demi memenuhi kebutuhan harian.

"Kalau tidak ada, maka keluarga mereka mau makan apa?" ucap Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Jakarta, Wibi Andrino, Jumat (20/3). "Jangan cuma mikirin para pekerja kantoran," ujar dia.

Jakarta menjadi episentrum penyebaran SARS-CoV-2 di Tanah Air. Dari 309 kasus positif hingga siang tadi, sebanyak 210 di antaranya di Ibu Kota. Detailnya: 121 dirawat, 13 sembuh, 19 meninggal, dan 57 isolasi mandiri.

Di sisi lain, kebijakan pemprov dalam menanggulangi Covid-19 kian ketat. Benang merahnya, pembatasan interaksi sosial (social distancing). Macam pembatasan jumlah penumpang pada moda transportasi.

Kemudian, peniadaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), penutupan hutan dan taman kota, anjuran kerja dari rumah dan ibadah di kediaman masing-masing, pelarangan kunjungan tempat pemakaman umum (TPU), melarang kegiatan keramaian, serta meliburkan kegiatan di sekolah.

Seluruhnya berlangsung selama 14 hari. Sesuai lamanya masa inkubasi virus asal Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China tersebut.

Menurut Wibi, segala upaya pembatasan interaksi tersebut akan sia-sia. Jika tak diiringi solusi bagi pekerja informal.

"Kalau tidak ada, berarti pemerintah tidak serius. Untuk melindungi rakyatnya," katanya.

Upaya yang dapat dilakukan pemprov, usul dia, seperti operasi pasar. Sehingga, dapat dijangkau masyarakat menengah ke bawah.

"Itu yang sangat dibutuhkan buat para pekerja di lapangan. Yang penghasilannya terdampak kebijakan work from home," tutup Wibi.