Penindakan korupsi sepanjang 2018 sebanyak 454 kasus

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan, bila dibandingkan dengan 2015 hingga 2017, penindakan kasus korupsi pada 2018 merupakan yang paling rendah dari segi jumlah kasus dan jumlah tersangka.

Total kerugian negara sepanjang 2018 mencapai Rp5,6 triliun dengan 1.087 tersangka dan penindakan 454 kasus. Padahal pada 2015, ICW mencatat 1.124 penindakan kasus korupsi dan 1.101 penindakan kasus di 2016. Bahkan, penindakan pada 2017 mencapai 1.298 kasus korupsi.

Masih mengutip laporan hasil pemantauan ICW, dari 454 kasus korupsi pada 2018 tersebut, penegak hukum menetapkan 41 kasus korupsi yang sebagian darinya merupakan tersangka baru. Sementara 66 kasus sisanya adalah penindakan kasus korupsi melalui metode tangkap tangan.

"Kami melihat penegak hukum masih belum terlalu fokus dengan tindak pindana pencucian uang, karena target mereka adalah penindakan pidana", tutur Anggota Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah selaku pembicara konferensi pers bertajuk 'Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018'.

Berlanjutnya tren kasus korupsi dapat terjadi karena Kejaksaan dan Polri tidak menjerat tersangka dengan pasal pencucian uang.

Selama 2018, Kejaksaan menangani sekitar 20 kasus per bulan dengan nilai kerugian sebesar Rp20,5 miliar perkasus, sedangkan Kepolisian menangani 14 kasus per bulan dengan nilai kerugian Rp2,6 miliar per kasus. Sementara KPK menangani 5 kasus per bulan dengan nilai kerugian sekitar Rp6,6 miliar per kasus.

Dari sekian banyak kasus korupsi tersebut, penegak hukum mengenakan pidana pencucian uang terhadap tujuh kasus, satu kasus ditangani oleh Kejaksaan, dan enam sisanya ditangani oleh KPK

"Ketika hukuman pidana dilakukan, ternyata masih ditemukan kasus korupsi," kata Wana Alamsyah,