PKS dorong pemerintah bentuk TGIPF gagal ginjal akut

Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher, mendorong pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) untuk mengusut tuntas kasus gagal ginjal akut. Penyakit yang merebak sejak awal 2022 ini telah merenggut ratusan korban jiwa, khususnya anak-anak.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendorong demikian lantaran informasi tentang penyakit tersebut masih belum jelas. Padahal, sudah sebanyak 141 anak penderita dari total 245 kasus di 26 provinsi meninggal dunia hingga hari ini (Senin, 24/10).

"Ibarat membeli kucing dalam karung, kucingnya ini harus dikeluarkan agar segera ketahuan. Apa sebenarnya yang terjadi? Ratusan nyawa anak Indonesia, calon generasi penerus bangsa, melayang, tapi informasi penyebabnya masih gelap dan sangat terbatas," tuturnya.

"Selain  fokus pada upaya pengobatan korban, pemerintah juga harus fokus pada investigasinya agar kasus ini terang benderang," imbuh dia. 

Netty juga menyoroti penarikan beberapa jenis obat sirop di pasaran yang membuat masyarakat cemas. Dia meminta pemerintah menjelaskan tentang dasar kebijakan itu.

"Pemerintah menyebut dugaan penyebab kasus gagal ginjal akut adalah cemaran berupa EG dan DEG dalam obat sirop. Oleh sebab itu, beberapa jenis obat sirop dilarang beredar dan ditarik dari pasaran tanpa penjelasan lebih jauh," ucapnya. 

Menurut Netty, penarikan obat bahkan inspeksi ke apotek tanpa kejelasan informasi hanya menimbulkan kegaduhan baru. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mestinya mampu menjelaskan kepada publik tentang pengawasan terhadap obat-obatan yang beredar secara berkala. 

"Jangan baru gegabah bertindak saat terjadi kejadian dengan penggeledahan atau inspeksi yang tidak sesuai prosedur," kritiknya. 

Jika TGIPF terbentuk, Netty meminta lembaga ad hoc ini bekerja secara transparan dan independen agar hasilnya menjadi dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan. Kemudian, untuk mengetahui apakah ada cemaran lain yang menjadi penyebab gagal ginjal akut yang menyerang anak usia 6 bulan-18 tahun.

"Hukum dan beri sanksi keras jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan. Pastikan pula tidak ada kepentingan bisnis dan politik dalam kasus ini. Sangat tidak berperikemanusiaan jika ada oknum atau kelompok yang mengambil kesempatan di tengah kesulitan," paparnya. 

Lebih jauh, Netty mau merebaknya gagal ginjal akut menjadi momentum perbaikan tata kelola industri farmasi. Misalnya, memperketat pengawan oleh BPOM. "Karena sebuah kesalahan dapat berakibat fatal."