PKS merasa kadernya berhak gantikan Sandiaga Uno

Kursi Wakil Gubernur (Wagub) DKI pasca ditinggalkan Sandiaga Uno masih melompong. Anies Baswedan masih seorang diri memimpin DKI selama tiga bulan terakhir.

Kendati begitu sejauh ini, belum ada kepastian kapan dua partai pengusung Anies-Sandi mencapai kata mufakat dalam menentukan sosok pengganti Sandiaga Uno. Kabar terakhir, PKS mengaku geram dengan sikap Gerindra yang mengklaim masih berhak mengusung kadernya untuk menggantikan Sandiaga Uno.

Padahal, Ketua Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan, konsolidasi terakhir dengan Gerindra di tingkat DPP menghasilkan calon Wagub DKI akan diisi dua kader PKS.

"Kalau tetap bersaing namanya bukan hak PKS. Itu namanya bertanding," ujarnya, Selasa (30/10).

Pernyataan tersebut dipicu pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang beberapa waktu lalu memberi kewenangan penuh penentuan kursi Wagub DKI kepada Mohammad Taufik, Ketua DPD Gerindra DKI yang ingin menggantikan Sandiaga Uno.

Menurut Suhaimi, sikap tersebut bentuk pengingkaran dari komitmen antara petinggi PKS dan Gerindra yang akan mengusulkan dua nama Cawagub DKI seluruhnya dari kader PKS.

"PKS masih tetap komitmen atas janji itu. Hasil komunikasi politik di tingkat pusat bahwa Wagub itu hanya dari PKS. Nah itu yang dipegang sampai sekarang," ungkap Ketua Fraksi PKS DPRD DKI itu.

Suhaimi dengan gamblang menolak nama M Taufik masuk menjadi salah satu kandidat Cawagub DKI pengganti Sandiaga Uno. Apalagi sejak awal PKS telah berkomitmen mengusung dua nama, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

"Kami akan menagih janji Gerindra karena kader di bawah sudah risih. Itu mengganggu iklim koalisi, khususnya di DKI," terangnya.

Anies Baswedan terima nama calon pendamping dari PKS

Selain itu, Partai Keadilan Sejahtera bersikukuh memiliki hak lebih besar untuk mengusung kadernya menjadi wakil Gubernur pengganti Sandiaga Uno.

Selain, Anies Baswedan bukan dari PKS atau Gerindra pada Pilkada DKI 2017 lalu, PKS merasa lebih berhak mencalonkan kadernya mengingat Capres dan Cawapres di Pemilu 2019 keduanya dari Gerindra.

Sesuai dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Kepala Daerah, sebelum dimajukan ke meja DPRD DKI dua nama calon pengganti Sandiaga Uno harus mendapat persetujuan lebih dulu kepala daerah, Anies Baswedan.

Abdurrahman Suhaimi mengaku telah menyodorkan dua nama, Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto kepada Anies tanpa sepengetahuan Gerindra sebagai partai koalisi.

"Secara lisan sudah kami sampaikan. Memang kalau formalnya harus ditandatangani partai pengusung. Namun secara lisan yang direkomendasi PKS itu siapa, itu sudah diberitahu Pak Anies. Saya sendiri yang beritahu beliau," ujarnya.

Begitu mengetahui dua nama tersebut yang diusulkan, Anies merespons sangat baik. Meski ia mengakui, Partai Gerindra juga memiliki kesempatan untuk melobi Anies untuk menerima kadernya.

"Tapi secara kode etiknya, pak Anies menerima apa yang diusung oleh PKS," tandasnya.