Polemik kehadiran Yahya Cholil di Israel, Jokowi hingga MUI angkat bicara

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Palestina mengecam tindakan Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf yang bertandang ke Yerusalem, Israel. Yahya hadir ke Israel, guna menjadi pembicara dalam American Jewish Committee (ACJ) Global Forum, di Al Quds, 10-13 Juni 2018. Kehadiran itu atas undangan Israel Council on Foreign Relations (ICFR), forum independen yang mempelajari dan membahas kebijakan luar negeri, terutama yang berkaitan dengan Israel dan bangsa Yahudi. ICFR beroperasi dengan bantuan WJC (Kongres Yahudi Dunia).

Partisipasi dalam acara tersebut, dikutip rilis resmi Kemenlu Palestina, menjadi pukulan bagi Palestina dan Indonesia, negara mayoritas Muslim yang notabene selalu di garda depan membela Yerussalem dan isu-isu Palestina.

Kendati menandaskan, kedatangan Yahya secara “pribadi” itu tidak akan berimbas pada hubungan bilateral dua negara, namun Kemenlu Palestina tetap mengutuk putusan tersebut. Pasalnya, acara ACJ sendiri diduga hanya kedok Israel menunjukkan wajah beradab dan ramah HAM, sementara kejahatan dan pembunuhan warga Palestina telah berlangsung beberapa dekade, hingga kini.

Kritik keras juga mengalir dari kelompok Hamas, “Ketika kami menghargai sikap Indonesia dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina dan perjuangan meraih kemerdekaan, itu justru ternodai dengan tindakan tercela Yahya. Hal ini tidak hanya merupakan penghinaan terhadap rakyat Palestina dan pengorbanan mereka, tetapi bagi rakyat Indonesia dan sejarah panjang perjuangan pembebasan.”

Dilansir dari laman resmi Hamas, kunjungan Yahya secara tidak langsung dianggap, bentuk dukungan pada rezim fasis Israel. Indonesia, lewat Yahya, disebut-sebut telah membuka pintu untuk membiarkan kejahatan lebih lanjut, lantaran bersedia menormalisasi pendudukan Israel atas Yerussalem.

Keberangkatan Yahya atas nama pribadi

Protes pada Yahya yang deras mengalir, direspons sejumlah pihak. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin, mengatakan keberangkatan Yahya ke Israel menjadi tanggung jawab pribadi dan tidak terkait dengan MUI serta Nadhatul Ulama (NU).

"Keberangkatan Yahya Staquf tidak ada kaitannya dengan MUI dan juga NU. Kami tidak mendukung. Kalau ditanya alasannya, silakan tanya kepada yang bersangkutan mengapa melakukan hal itu (berangkat ke Israel)," ujar Ma'ruf dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (12/6), dikutip Antara.

Dia menegaskan, MUI konsisten membela Palestina. Sama halnya dengan sikap pemerintah dan juga negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Ma'ruf juga menandaskan, MUI mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Palestina.

Menurut Ma’ruf Amin, keberangkatan ke Israel itu atas inisiatif pribadi Yahya. Ditanya ihwal seberapa besar pengaruhnya pada hubungan bilateral dua negara dan perjuangan meraih kemerdekaan Palestina, Ma’ruf mengaku akan meninjau ulang. Bagi Ma'ruf, kedatangan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) yang dilakukan dengan dalih diplomasi, mestinya tidak dilakukan sendiri.

“Itu tidak dilakukan oleh perorangan, namun oleh Kemenlu. MUI sendiri tidak punya hak untuk menindak, sepenuhnya diserahkan pada NU. Namun nanti akan dilihat, seberapa mengganggunya keberangkatan Yahya ini,” terangnya.

Hal senada disampaikan Presiden RI Joko Widodo, yang menegaskan keberangkatan Yahya merupakan urusan pribadi, bukan kenegaraan.

"Itu adalah urusan pribadi. Beliau menyampaikan urusan pribadi karena beliau diundang sebagi pembicara di Israel," kata Presiden pada konferensi pers di Istana Bogor, Selasa (12/6).

Kepala Negara juga mengungkapkan, kepergian Yahya ke Israel tersebut tetap memberikan dukungan penuh kepada kemerdekaan Palestina.

"Saya juga belum mendapatkan laporan, beliau belum pulang. Intinya (di Israel) juga berikan dukungan pada Palestina," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menandaskan, kehadiran Yahya tidak ada sangkut pautnya dengan NU. Ia memastikan, ini tak terkait dengan kerja sama baru Israel-Indonesia. Sebab, imbuhnya, PBNU selalu mendukung Palestina untuk merdeka dan memperoleh kedaulatannya.