Politikus PKS protes Bali jadi prioritas acara internasional

Bali menjadi provinsi langganan tuan rumah acara bergengsi. KTT G-20, Indonesia Open 2021, dan IPU ke-144, misalnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) juga berencana mengadakan Kongres V World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) di "Pulau Dewata" pada Oktober 2022.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, berpendapat, semestinya berbagai acara bertaraf internasional tersebut digelar di provinsi lain. Apalagi, pamor Bali sudah cukup populer di kancah global.

"Orang di luar negeri juga mengidentikan Indonesia itu dengan Bali. Jadi, kalau kita bilang Bali, mereka sudah tahu. Tapi, kalau kita bilang Indonesia, belum tentu mereka tahu," katanya dalam rapat kerja dengan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Setjen MK, dan Sekjen Komisi Yudisial (KY) di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (6/4).

"Oleh karena itu, barangkali ke depan perlu dipertimbangkan provinsi-provinsi lain yang kita nilai layak dan patut untuk menyelenggarakan event-event internasional sehingga provinsi lain juga merupakan bagian dari NKRI," sambung dia.

Menurut Nasir, provinsi lain juga tak kalah indah dari sisi pariwisata. Karenanya, bisa dijadikan lokasi pertemuan internasional.

Untuk tujuan tersebut, menurut anggota Komisi III DPR ini, sudah seharusnya pemerintah menyiapkan infrastruktur dan fasilitas penunjang. Pengelolaan selanjutnya diberikan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk event lainnya.

"Itu harapan saya kepada MK, kelak, ke depan menyelenggarakan hal yang sama, perhatikanlah daerah lain yang memang punya kapasitas dengan segala persyaratan yang diharapkan dari penyelenggara," tandas Nasir.