Scroll ke atas untuk melanjutkan

Petugas memeriksa suhu tubuh Ketua KPK, Firly Bahuri (kanan) serta Wakil Ketua, Nawawi Pomolango (tengah) dan Alexander Marwata (kiri) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (5/3/2020). Foto Antara/Indrianto Eko Suwarso

Nasional

Senin, 30 Maret 2020 16:23

Seleksi Deputi Penindakan dikritik, KPK tuding balik ICW

Karena ICW hanya menyoroti proses seleksi jabatan Deputi Penindakan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango, menyangkal anggapan Indonesia Corruption Watch (ICW) ihwal proses seleksi jabatan Deputi Penindakan terkesan tertutup.

"Tidak ada yang ditutup-tutupi," katanya saat dihubungi Alinea.id di Jakarta, Senin (30/3).

Dia justru janggal dengan sikap ICW. Dalihnya, hanya proses seleksi jabatan Deputi Penindakan yang dipersoalkan. "Sejak awal telah disampaikan, proses seleksi dimaksud, kalau tidak keliru untuk empat jabatan," tuturnya.

Keempat jabatan itu, adalah Deputi Informasi dan Data (Inda), Deputi Penindakan, Kepala Biro Hukum KPK, serta Direktur Penyelidikan KPK. Nawawi menyampaikan, proses seleksi menyisakan beberapa tahapan.

"Telah selesai tahapan assestment. Masih harus melewati tahapan kesehatan dan wawancara," tutupnya.

ICW sebelumnya mencurigai para pimpinan KPK memiliki tujuan terselubung dalam proses seleksi jabatan Deputi Penindakan. Pasalnya, terkesan tertutup dari publikasi media.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, menilai, lembaga antirasuah dipimpin Firli Bahuri gagal menerapkan prinsip transparansi dan tata kelola badan publik yang akuntabel. Alasannya, yang dibuka kepada publik hanya tentang latar belakang profesi para pendaftar.

"Metode yang tertutup seperti ini, akan semakin menambah kecurigaan. Akan adanya agenda terselubung untuk menempatkan pejabat tertentu di KPK yang sesuai dengan keinginan pihak-pihak tertentu," tuturnya dalam keterangan resmi yang diterima Alinea.id, beberapa saat lalu.