Soal kasus gagal ginjal akut, Komisi IX minta Jokowi turun tangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta turun tangan dalam penanganan kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA). Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, lantaran penyakit yang sebelumnya sempat mencatatkan penambahan 0 kasus ini kembali menelan korban.

Diketahui, dua kasus baru gagal ginjal akut dilaporkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Satu di antaranya merupakan terkonfirmasi mengidap gagal ginjal akut namun telah dinyatakan meninggal dunia.

"Saya berharap Pak Presiden turun juga (menangani) ini," kata Kurniasih dalam agenda diskusi terkait kasus gagal ginjal akut di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Kurniasih mengungkapkan, pihaknya sempat menerima audiensi bersama keluarga korban gagal ginjal akut dan tim kuasa hukum yang mewakili. Pertemuan tersebut berlangsung pada 25 Januari 2023 lalu.

Dalam audiensi tersebut, ujar Kurniasih, ia mendengarkan keluhan dan cerita dari para orang tua korban gagal ginjal akut. Ada pun dengan penambahan kasus baru ini, terdapat total 200 pasien meninggal dunia akibat gagal ginjal akut.

"Bahkan kami kemarin di rapat Komisi IX setelah mendengarkan audiensi sampai bilang, 'Ayo dong Pak Presiden, kunjungi itu keluarga korban'," ujar dia.

Kurniasih menilai, Jokowi perlu hadir langsung untuk melihat kondisi keluarga korban. Terlebih, perjuangan para orang tua yang anaknya masih harus menjalani berbagai pengobatan akibat penyakit ikutan meskipun telah dinyatakan sembuh dari gagal ginjal akut. Bahkan, kata Kurniasih, beberapa pasien di antaranya mengalami cacat permanen.

"Pak Presiden harus melihat langsung, masih ada pasien yang di RSCM, bolak-balik rawat jalan. Kunjungin ke RSCM, ketemu, ngobrol," tutur Kurniasih.

Selain itu, Kurniasih meminta pemerintah bertanggung jawab atas apapun penyebab dari gagal ginjal akut, terlebih yang menjadi korban dalam kasus ini adalah anak-anak. Ada pun dalam audiensi bersama keluarga korban gagal ginjal akut, pihaknya menyatakan bakal meminta Kemenkes memberikan santunan kepada para korban.

"Pemerintah harus melindungi dan memberikan jaminan kepada anak-anak. Yang sudah jadi korban harus diberi santunan dan dijamin perawatannya sampai tuntas," ucap dia.

Sebelumnya, Kemenkes menerima laporan kasus baru gangguan ginjal akut dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Ini merupakan kasus baru setelah tidak ada laporan kasus lagi sejak awal Desember tahun lalu.

Sampai saat ini, penyebab pasti dari kemunculan dua kasus gagal ginjal akut ini masih dalam proses investigasi. Kasus ini diduga disebabkan konsumsi obat sirop Praxion, namun BPOM menyebut obat tersebut terbukti aman dan masih memenuhi standar dari hasil pengujian seluruh sampel.

Kendati demikian, Kemenkes masih menunggu hasil pengujian sampel obat dari laboratorium pembanding. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang lebih lengkap terkait penyebab kasus gagal ginjal akut yang baru-baru ini dilaporkan.