sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Sulit, dugaan korupsi impor pangan diharap dapat terungkap

Perlu ada bukti-bukti kuat untuk mengungkap dugaan korupsi impor pangan.

Rakhmad Hidayatulloh Permana
Rakhmad Hidayatulloh Permana Rabu, 24 Okt 2018 18:51 WIB
Sulit, dugaan korupsi impor pangan diharap dapat terungkap

Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM) berharap ada progres positif dalam dugaan korupsi impor pangan, yang dilaporkan ekonom Rizal Ramli, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Direktur Pukat UGM, Zainal Arifin Mochtar, menilai pembuktian atas dugaan tersebut cukup sulit dibuktikan. 

Kendati demikian, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM ini membenarkan adanya pemburu renten di bidang impor. “Ya begitu sulitnya untuk berbicara hukum di kasus itu. Dugaan sih selalu ada. Dari dulu hingga sekarang, impor itu selalu jadi ajang kemungkinan pemburu rente. Cuma membuktikannya susah,” kata Zainal saat dihubungi oleh jurnalis Alinea.id, Rabu (24/10).

Meski demikian, Zainal berharap kasus ini mengalami kemajuan dengan sodoran bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, dugaan penyelewengan dalam proses impor seperti yang dilaporkan Rizal, dapat ditertibkan.

“Kalau ada bukti-bukti yang menarik, sangat mungkin akan maju kasusnya. Tapi kalau tidak, ya berat. Walau saya sih berdoa agar penertiban impor-impor ini bisa terjadi,” ucapnya.

Rizal Ramli melaporkan dugaan korupsi impor pangan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (23/10). Menurut Rizal, ada indikasi kebijakan impor pangan oleh pemerintah dilakukan tanpa kebutuhan yang jelas. Semata-mata untuk menciptakan kelangkaan, sehingga pada akhirnya membuat petani menjadi merugi.

Dalam laporan tersebut, mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, menyerahkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bukti adanya dugaan korupsi impor pangan. 

Hasil audit BPK yang diserahkan ke KPK, terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tata niaga impor pada 2015 sampai semester I 2017 di kementerian tertentu. Rizal meminta KPK fokus pada kerugian negara atau lembaga negara, dan kerugian ekonomi negara. 

Saat melakukan laporan tersebut, Rizal juga membagikan rilis tentang dugaan pelanggaran impor tersebut. Dalam rilis tersebut disebut ada delapan pelanggaran dugaan tindak pidana dari penerbitan surat persetujuan impor. Berikut ini rinciannya:

Sponsored

1. Dugaan tindak pidana akibat penerbitan persetujuan impor gula kristal putih tahun 2015 sampai dengan Semester I tahun 2017 sebanyak 1.694.325 ton.

2. Dugaan tindak pidana akibat penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 108.000 ton.

3. Dugaan tindak pidana akibat penerbitan pelaksanaan impor beras kukus tahun 2016 sebanyak 200 ton.

4. Dugaan tindak pidana akibat penerbitan persetujuan impor sapi tahun 2015 sebanyak 50 ribu ekor.

5. Dugaan tindak pidana akibat penerbitan persetujuan impor sapi tahun 2016 sebanyak 97.100 ton dan realisasi sebanyak 18.012,91 ton.

6. Dugaan tindak pidana akibat penerbitan persetujuan impor besar tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2017 sebanyak 70.195 ton dengan realisasi 36.347 ton.

7. Dugaan tindak pidana akibat penerbitan impor sapi sebanyak 9.370 ekor dan daging sapi sebanyak 86.567,01 ton.

8. Dugaan tindak pidana akibat penerbitan persetujuan impor garam pada tahun 2015 sampai dengan semester I tahun 2017 sebanyak 3.355.850 ton dengan realisasi 2.783.487,16 ton.