TGUPP dinilai tak membantu, Anies disarankan proaktif dapatkan wagub

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersikap proaktif agar segera memiliki wakil gubernur. Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang membantu Anies, dinilai tak banyak membantu dalam mewujudkan 23 program prioritas yang hingga saat ini belum terlaksana.

"Masih banyak PR-PR yang harus dikerjakan oleh Pak Anies. Maka harapan saya adalah Pak Anies bisa segera mendorong agar wakil gubernur segera ada," ujar Gembong Warsono di Gedung Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (15/10).

Menurutnya, Anies perlu lebih aktif melakukan komunikasi politik dengan partai pengusungnya di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Hal ini dinilai perlu agar Gerindra dan PKS, yang mengusung Anies, segera memproses pengisian kursi kosong yang ditinggalkan Sandiaga Uno untuk mengikuti Pilpres 2019.

"Walaupun Pak Anies tidak punya kewenangan, tetapi beliau punya peran. Peran itu harus dimainkan, melakukan komunikasi-komunikasi politik dengan dua partai pengusung itu," kata dia.

Gembong mengatakan, Anies telah bekerja maksimal meskipun selama ini tak didampingi wakil gubernur. Namun demikian, ada sejumlah program prioritas yang pelaksanaannya tak maksimal, bahkan belum terlaksana, karena tak adanya wagub. 

Gembong pun menyoroti keberadaan TGUPP yang dinilainya tak membantu kinerja Anies. Menurutnya, kinerja puluhan anggota TGUPP yang menyedot anggaran senilai Rp18,99 miliar pada APBD 2019, tidak signifikan dan tidak dirasakan masyarakat.

"Yang bisa merasakan kinerja TGUPP itu hanya Pak Gubernur, masyarakat sama sekali belum bisa menikmati hasil kerja dari TGUPP. Sangat tidak sebanding lurus dengan alokasi anggaran TGUPP" ujarnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta 2019-2024, Abdurrahman Suhaimi mengatakan, pihaknya segera berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan dewan, untuk menindaklanjuti agenda pemilihan wagub. 

"Ya nanti kita akan komunikasi dulu dengan pimpinan. Nanti kan ada tata tertib yang baru. Kalau saya sih bisa besok ya besok, tapi kan ada aturan yang mengikat," ujar Suhaimi saat dihubungi, Jumat (4/10).

Meski mendorong untuk menjadi agenda prioritas, Suhaimi mengaku tetap mengikuti prosedur dalam pemilihan wagub DKI Jakarta.

"Terkait wagub, kita tentu akan mengikuti prosedur yang ada. Misal harus ada panelis, ada paripurna, dan itu semuanya menunggu alat kelengkapan dewan (AKD)," kata dia.