Yusril sarankan persiapkan Karantina Wilayah, KSP: Semua opsi terbuka

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan agar pemerintah menyiapkan opsi karantina wilayah. Hal ini diperlukan jika Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang kini diterapkan tidak membuahkan hasil yang siginifikan dalam menekan kasus Covid-19.

Tidak sigfinikannya PSBB, nantinya bisa dilihat dari jumlah positif SARS-CoV-2. Jika setelah dievaluasi masih terjadi peningkatan kasus dan angka kematian yang tinggi, maka opsi karantina wilayah perlu disiapkan.

"Bukan saya dorong-dorong supaya kita karantina wilayah, enggak seperti itu. Tetapi justru adalah kita bersiap-siap," kata dia dalam diskusi Crosscheck via Youtube, Jakarta, Minggu (12/4).

Meski demikian, Yusril berharap kebijakan PSBB yang sudah diterapkan di sejumlah daerah bisa dilaksanakan secara konsisten. Hanya saja, perlu diiringi dengan kesadaran masyarakat dan langkah tegas di aspek hukum.

"Jadi sekarang laksanakan saja PSBB ini dengan konsisten. Polisi juga bertindak dengan dasar hukum yang lebih jelas. Kalau ini gagal, kita harus melakukan karantina wilayah di kawasan-kawasan tertentu," saran dia.

Menanggapi itu, Deputi II Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan, mengatakan pemerintah sudah menyiapkan semua opsi yang dibutuhkan untuk melawan Covid-19. Hal itu tercermin dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan seluruh opsi masih terbuka.

"Kalau lihat pernyataan Presiden itu kan seluruh opsi terbuka," kata Abet dalam kesempatan yang sama.

Selain itu, dia menampik tudingan yang disematkan kepada Jokowi perihal Presiden yang enggan mengambil sikap tegas. Hal itu merujuk pada pernyataan yang mengatakan mantan Wali Kota Solo itu hanya mau melakukan imbauan saja.

"Ini menjadi penting sebenarnya, sering dipersepsikan Presiden itu enggak mau bergerak ke mana-mana. Dia maunya yang imbauan-imbauan saja. Padahal enggak seperti itu," jelas dia.

Menurutnya, Jokowi sangat serius mencari jalan keluar masalah virus tersebut. Dia menyampaikan, seminggu bisa tiga kali rapat dengan kabinetnya, maupun Gugus Tugas Covid-19.