sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Timses 01 dan 02 sepakat debat tak ada bocoran

Kedua tims sukses calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan 02 sepakat debat kandidat tanpa bocoran serta kisi-kisi.

Robi Ardianto
Robi Ardianto Senin, 21 Jan 2019 23:33 WIB
Timses 01 dan 02 sepakat debat tak ada bocoran

Kedua tims sukses calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan 02 sepakat debat kandidat tanpa bocoran serta kisi-kisi.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso setuju dengan peniadaan bocoran kisi-kisi kepada paslon. Bahkan, Priyo mengusulkan kandidat dibebaskan dalam mengeksplorasi ide dan gagasannya dalam debat.

"Kalau perlu, biarkan kedua pasangan calon 'tarung bebas'. Tetapi, tetap dalam aturan main yang disepakati KPU," kata Priyo di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Senin (21/1).

Usulan tersebut, kata Priyo, agar kedua pasangan calon nantinya dapat lebih leluasa dalam menjelaskan visi-misi. Hal itu juga agar dalam debat kedua nanti, kandidat tidak kembali tampak seperti mesin dan kaku.

"Kami menginginkan suasana debat meskipun dalam kesantuanan dan kenegarawanan, tetapi kedua paslon (Prabowo dan Jokowi) itu bisa mengeksplorasi gagasan besar secara lebih tuntas," kata dia.

Sementara itu, Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Aria Bima juga sepakat kisi-kisi tidak diberikan dalam debat kandidat selanjutnya.

"Kisi-kisi tidak usah diberikan, karena sudah dinilai negatif oleh publik. Meskipun, subtansinya (pemberian kisi-kisi) itu lebih mengarah penyampaian visi-misi yang dasar, bukan cerdas cermat," jelasnya.

Akan tetapi, sambungnya, publik sudah terlanjur melihat hal itu negatif dan tidak mendidik. Sehingga, TKN mempersilakan KPU mengambil keputusan.

Sponsored

"Satu hal yang saya (tekankan) tidak boleh ada kata bocor lagi. Jangan ada isu bocor-bocor (soalnya) ya. Ini yang penting," tegasnya.

Selain itu, Aria juga mengatakan semua pihak telah menyetujui pimpinan lembaga negara tingkat pusat maupun daerah tidak dilibatkan sebagai panelis.

Menurut dia, faktor netralitas juga harus dicermati oleh KPU, agar panelis nanti bukanlah orang yang berpihak. Terlebih, jika nantinya panelis bisa bertanya kepada kandidat.

"Netralitasnya dan track record-nya harus transparan (agar) menjaga netralitas dalam penyampaian pertanyaan," kata dia.

Berita Lainnya
×
tekid