7 isu strategis nasional 2025 yang jadi sorotan DPR

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyampaikan tujuh poin evaluasi utama yang menjadi perhatian parlemen dalam pembukaan Rapat Paripurna Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6). Evaluasi ini menjadi dasar kerja DPR dalam mengawal berbagai isu penting yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

“Yakni, tingginya angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja, permasalahan pelaksanaan ibadah haji tahun 2025, penerapan stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan nasional, permasalahan kesejahteraan mitra ojek online, praktik pengoplosan gas bersubsidi, proses evakuasi WNI (warga negara Indonesia) dari negara konflik, dan posisi duta besar RI yang belum terisi di sejumlah negara sahabat,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6). 

Puan juga menyampaikan DPR akan membahas persetujuan atau pertimbangan terhadap beberapa calon pejabat publik. "Antara lain, Deputi Gubernur BI (Bank Indonesia) dan Anggota Komisioner LPS (Lembaga Penjamin Simpanan ),” ujarnya.

Puan menyatakan DPR akan fokus pada langkah konkret yang menjawab persoalan-persoalan tersebut, sambil tetap menjaga komunikasi aktif dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah dan masyarakat.

“Rakyat Indonesia dapat turut mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR sesuai mekanisme dan ketentuannya,” ujarnya.

Puan menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap keputusan dan langkah DPR, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga fungsi pengawasan demi terciptanya kebijakan yang adil dan berpihak pada rakyat.

Dengan agenda yang padat dan menyentuh berbagai aspek kehidupan, DPR berkomitmen menjadikan masa sidang ini sebagai momentum kerja nyata yang responsif terhadap tantangan bangsa.