DPR dorong BGN perkuat profesionalisme dan respons dalam penanganan kasus MBG

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Irma Suryani Chaniago, mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk bekerja lebih profesional, khususnya dalam hal deteksi dan penanganan dini terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Irma menyoroti pentingnya peningkatan koordinasi internal dan eksternal BGN agar lembaga ini dapat menjadi pihak pertama yang mengetahui dan merespons insiden terkait program MBG.

“Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi justru saya melihatnya BGN baru tahu dari media. Nah, ini sebetulnya tidak boleh terjadi. Harusnya kasus-kasus itu disampaikan oleh sekolah terkait atau dapur umum terkait kepada BGN secara langsung,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Kepala BGN di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5).

Irma menyampaikan keterlambatan informasi dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap program, dan oleh karena itu perlu ada sistem pelaporan yang ketat serta terstruktur.

“Jangan sampai media dulu yang tahu, BGN belakangan. Setelah media ribut, baru BGN menyelesaikan. Menurut saya itu tidak profesional. Itu harus mulai diubah. Kontrolnya harus ketat di BGN,” lanjutnya.

Sebagai solusi, Irma menyarankan agar setiap pengurus dapur umum dan guru di sekolah wajib melaporkan temuan kasus tak terduga yang berkaitan dengan MBG langsung ke perwakilan BGN. Dengan sistem pelaporan langsung ini, BGN diharapkan dapat bertindak lebih cepat dan akurat dalam menangani persoalan di lapangan.

“Sehingga kemudian BGN langsung menindaklanjuti. Jadi media enggak goreng sana, goreng sini. Karena mereka kan juga dapat informasi. Tapi kalau dari dapur umum yang melaporkan secara langsung melalui sekolah, itu justru lebih konstruktif laporannya,” tutur Irma.

Peningkatan sistem deteksi dini dan pelaporan internal ini diyakini akan memperkuat kredibilitas BGN sekaligus menjaga kelangsungan dan efektivitas program MBG secara nasional.