DPR dorong deteksi dini TPPO di wilayah perbatasan

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Slamet Ariyadi, menekankan pentingnya deteksi dini dan koordinasi antarlembaga untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta praktik ilegal lainnya di wilayah perbatasan. Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komisi I DPR ke Pontianak, Kalimantan Barat, dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Kalbar.

“Kami mendorong BINDA Kalbar untuk melakukan deteksi dini, khususnya di wilayah perbatasan, agar bisa mencegah praktik-praktik perdagangan atau penyelundupan secara ilegal,” ujar Slamet Ariyadi, dikutip Jumat (30/5).

Menurut Slamet, celah terjadinya TPPO seringkali muncul karena lemahnya pengawasan di titik-titik strategis, terutama di jalur tidak resmi. Ia mengingatkan langkah pencegahan hanya dapat berjalan efektif jika seluruh unsur pengamanan bekerja secara terpadu.

Slamet juga mendorong peningkatan koordinasi antar institusi keamanan dan intelijen, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, upaya ini sangat krusial untuk menciptakan sistem pengawasan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan tidak ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan sinergi antarlembaga, pengawasan akan lebih efektif,” jelas politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Ia menegaskan hasil temuan di lapangan akan dibawa ke Senayan sebagai bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi di lapangan.