DPR dorong keberpihakan anggaran untuk pendidikan di daerah 3T

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), MY Esti Wijayati, menekankan pentingnya keberpihakan kebijakan pemerintah dan dukungan anggaran dalam mengatasi ketimpangan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Tantangan pemerataan pendidikan Indonesia masih nyata dan diperlukan langkah-langkah strategis serta keberpihakan kebijakan, termasuk anggaran, agar kualitas pendidikan di daerah 3T dan marjinal dapat segera ditingkatkan,” ujar Esti saat membuka rapat dengar pendapat umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Pendidikan di Daerah 3T dan Marginal Komisi X DPR bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil di bidang pendidikan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/5).

Esti mengungkapkan, berdasarkan hasil kunjungan Panja ke berbagai daerah, masih banyak ditemukan fasilitas pendidikan yang tidak layak. “Kami menemukan kondisi fasilitas pendidikan yang memprihatinkan, termasuk gedung dan fasilitas penunjangnya,” katanya.

Beberapa daerah 3T dan marjinal yang telah dikunjungi oleh Panja antara lain Kupang (Nusa Tenggara Timur), Palembang (Sumatera Selatan), dan Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat).

Esti menyatakan, Komisi X DPR berpandangan alokasi anggaran memegang peranan penting dalam memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan di wilayah-wilayah tersebut.

Ia berharap, berbagai masukan yang diperoleh dari rapat-rapat bersama pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat menjadi dasar bagi langkah konkret dalam mengatasi ketimpangan pendidikan di Indonesia.