DPR dorong regulasi perlindungan ojol nasional

Aksi unjuk rasa ribuan pengemudi ojek online (ojol) di berbagai daerah pada Selasa (20/5) menjadi sorotan publik dan mendorong perhatian serius dari para pemangku kebijakan. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Nihayatul Wafiroh, menyatakan pentingnya regulasi komprehensif untuk melindungi para pengemudi ojol sebagai bagian dari ekosistem ekonomi digital nasional.

Menurut Nihayah, jumlah pengemudi ojol saat ini diperkirakan mencapai lima juta orang, yang tersebar sebagai mitra dari berbagai platform aplikasi transportasi daring.

“Kami mendorong pemerintah agar bersikap tegas dalam memberikan perlindungan menyeluruh, mulai dari aspek pendapatan yang layak, perlindungan kesehatan, hingga jaminan hari tua,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Jumat (23/5).

Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menekankan sistem kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikator masih memerlukan pembenahan. Ia menyoroti pentingnya menciptakan hubungan yang lebih setara dan saling menguntungkan antara kedua pihak, terutama dalam aspek potongan tarif serta sistem kerja yang diterapkan.

Komisi IX DPR, yang membidangi isu ketenagakerjaan dan kesehatan, memahami peran vital pengemudi ojol sebagai tulang punggung mobilitas dan logistik di wilayah perkotaan. “Kontribusi mereka sangat besar, namun belum sepenuhnya sebanding dengan perlindungan dan kesejahteraan yang diterima,” tutur Nihayah, legislator asal Dapil Jawa Timur III.

Ia juga mengajak perusahaan aplikator untuk lebih proaktif dalam merespons aspirasi para pengemudi. “Komisi IX DPR berkomitmen untuk mengawal proses penyusunan regulasi yang adil dan inklusif, dengan memastikan suara mitra pengemudi menjadi bagian dari kebijakan yang dirumuskan,” tuturnya.