Komisi X DPR dorong penulisan ulang sejarah Indonesia inklusif

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), MY Esti Wijayati, mendorong Kementerian Kebudayaan untuk melibatkan sebanyak mungkin pihak dalam proses penulisan sejarah Indonesia. Hal ini disampaikannya sebagai bentuk komitmen terhadap penyusunan sejarah yang objektif dan dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat.

“Kami berharap, jika hal ini dilakukan oleh Kemenkebud, seluruh masyarakat yang memiliki perhatian terhadap sejarah Indonesia, meskipun memiliki pandangan kontra, tetap bisa dilibatkan,” ujar Esti di Kompleks Parlemen, dikutip Rabu (28/5).

Menurutnya, proses ini sebaiknya tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Ia menegaskan pentingnya komunikasi publik dan uji publik agar narasi sejarah yang dihasilkan dapat menjadi rujukan bersama bagi generasi muda Indonesia.

“Kami memberikan ruang kepada Kementerian Kebudayaan, dengan catatan narasi tersebut bukan merupakan sejarah resmi yang final, serta harus memperluas jangkauan sosialisasi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” lanjutnya.

Esti juga menekankan tidak ada keharusan untuk menyelesaikan proses ini tepat pada Agustus 2025. Yang terpenting, menurutnya, adalah keterbukaan ruang dialog dan partisipasi publik untuk menghasilkan sejarah yang inklusif dan mencerminkan keberagaman sudut pandang dalam perjalanan bangsa.

“Tujuannya adalah agar anak-anak bangsa memiliki sejarah yang dapat dijadikan pegangan bersama, yang mendidik sekaligus membangun semangat kebangsaan,” tuturnya.