Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memverifikasi data sekitar 700.000 anak Papua tidak bersekolah sebagai sinyal kuat perubahan fokus pembangunan Papua.
Menurut Efriza, arahan presiden tersebut menunjukkan pembangunan Papua tidak lagi semata ditekankan pada aspek infrastruktur dan keamanan, menempatkan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama.
“Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang cepat namun berhati-hati. Verifikasi data menjadi langkah awal penting agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berbasis fakta,” kata Efriza, Jumat (19/12).
Ia menilai penugasan ini juga mencerminkan tingkat kepercayaan presiden yang tinggi kepada Mendagri Tito Karnavian dalam mengelola isu strategis di daerah, khususnya Papua. Sejak awal pemerintahan Prabowo, Tito kerap diberi mandat krusial untuk mempercepat pembenahan birokrasi dan program pembangunan di daerah.
Dalam konteks Papua, lanjut Efriza, pendidikan memiliki posisi strategis karena merupakan salah satu pilar utama dalam skema Otonomi Khusus Papua, yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM Orang Asli Papua (OAP). Ketika pendidikan dijadikan fokus, Menurut Efriza, fokus pada pendidikan dapat dimaknai sebagai upaya pemerintah menyentuh persoalan mendasar pembangunan Papua.
Efriza juga menekankan arahan Presiden memiliki landasan regulasi yang jelas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pendidikan dasar dan menengah berada pada pemerintah daerah, di dalam koordinasi Kementerian Dalam Negeri.
“Akurasinya sangat bergantung pada administrasi kependudukan, kinerja pemda, dan sinkronisasi data pusat–daerah. Di sinilah peran strategis Mendagri,” jelasnya.
Menurut Efriza, verifikasi data anak tidak bersekolah di Papua akan menjadi titik krusial dalam menentukan arah kebijakan afirmatif ke depan. Jumlah anak yang tidak bersekolah bisa lebih besar atau justru lebih kecil dari angka awal, tergantung hasil konsolidasi data.
“Karena itu, Mendagri harus menjadi simpul koordinasi lintas daerah dan lintas kementerian agar persoalan pendidikan Papua ditangani secara sistematis dan berkelanjutan,” katanya.
Efriza menambahkan, keberhasilan langkah ini akan memperkuat desentralisasi sekaligus menegaskan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar pendidikan.
“Presiden tidak hanya mengingatkan soal lambatnya pembangunan SDM Papua, tetapi juga menegaskan tanggung jawab kepala daerah agar otonomi benar-benar bekerja untuk rakyat, khususnya anak-anak Papua,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mendalami data dugaan sekitar 700.000 anak Papua yang tidak bersekolah. Arahan tersebut disampaikan Presiden dalam rapat percepatan pembangunan Papua yang digelar di Istana Jakarta, Selasa (16/12).
Menindaklanjuti arahan tersebut, Tito menyatakan akan terlebih dahulu melakukan verifikasi menyeluruh atas data tersebut. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah berkomitmen memastikan setiap anak Papua memperoleh hak atas pendidikan.
