Pemulihan permanen Pesisir Selatan dipacu, 85 huntap terpadu segera dibangun

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menyiapkan pembangunan 85 hunian tetap terpadu bagi keluarga terdampak bencana di Nagari Puluik-Puluik Selatan, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. 

Persiapan pembangunan huntap telah mencapai tahap akhir. Alas hak, pemetaan, dan appraisal lahan telah selesai. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kini menyelesaikan proses administrasi dan pembayaran lahan sebelum diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memulai konstruksi.

Kepala Posko Nasional Satgas PRR Irjen Pol. Wahyu Bintono Hari Bawono menegaskan pembangunan fisik harus segera dimulai setelah lahan siap digunakan.

“Kementerian PKP/Kementerian Pekerjaan Umum segera menerbitkan SPK dan memulai konstruksi fisik 85 unit Huntap Terpadu begitu proses pembayaran lahan diserahterimakan oleh Pemkab,” ujar Wahyu dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi di Pesisir Selatan.

Sembari menunggu pembangunan huntap, Satgas PRR telah menyediakan 53 unit hunian sementara di Kecamatan Bayang Utara. Hunian tersebut terdiri atas 22 unit di Limau Manis dan 31 unit di Taluak Baru, Nagari Puluik-Puluik. Dana tunggu hunian selama tiga bulan juga telah disalurkan kepada 35 kepala keluarga pada tahap pertama dan 38 kepala keluarga pada tahap kedua.

Di sisi lain, pemulihan sosial di Pesisir Selatan juga terus berjalan. Penanganan pengungsi dan santunan duka telah tuntas sepenuhnya. Kementerian Sosial menargetkan penyaluran bantuan Jaminan Hidup dan paket isi hunian selesai pada September 2026.

Satgas PRR juga menaruh perhatian pada sedimentasi dan abrasi tebing sungai di Nagari Kapelgam, Kecamatan Bayang, serta Nagari Koto Ranah, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara. Kondisi ini perlu ditangani agar banjir luapan tidak kembali mengancam permukiman dan akses warga.

Pemerintah daerah telah menyiapkan paket pengendalian banjir DAS Pesisir Selatan di tujuh titik prioritas senilai Rp42 miliar. Program tersebut didukung anggaran APBD bidang pengelolaan sumber daya air sebesar Rp8,1 miliar dan Rp4,6 miliar. Sementara kebutuhan pengaman tebing di Muaro Aia, Nagari Koto Ranah, diusulkan melalui Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, DAK Fisik Keairan, serta R3P daerah.

Perbaikan layanan dasar juga terus dilakukan. Dua titik jalan nasional yang sempat rusak berat telah pulih. Pasokan listrik, jaringan internet, dan layanan SPBU telah kembali normal. Rehabilitasi 11 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terdampak juga berjalan bertahap.