Satgas PRR pacu SKPK Aceh Singkil optimalkan tambahan TKD Rp21 miliar

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mempercepat kinerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk mengoptimalkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp21 miliar. Langkah ini dilakukan bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera agar anggaran pemulihan segera diwujudkan dalam perbaikan layanan dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Hasil monitoring dan evaluasi Satgas PRR pada Kamis (13/8/2026) mencatat realisasi keuangan tambahan TKD Aceh Singkil masih 0 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena dana itu disiapkan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, terutama pada sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta layanan dasar lainnya.

Sekretaris Daerah Aceh Singkil, Edy Widodo, menjelaskan sejumlah pekerjaan pemulihan secara fisik telah berjalan melalui dukungan APBN dan tambahan TKD Pemerintah Aceh. Namun, realisasi keuangan dari tambahan TKD kabupaten masih perlu segera dipercepat melalui penyelesaian perencanaan, pengadaan, kontrak, dan pencairan anggaran.

“Jadi kami memang belum terealisasi untuk keuangan. Namun, secara fisik sudah bekerja dan berjalan, tinggal bagaimana merealisasikan keuangan,” kata Edy usai rapat monitoring dan evaluasi bersama Satgas PRR di Kantor Sekda Aceh Singkil.

Pemkab Aceh Singkil selanjutnya menargetkan setiap SKPK mampu mencapai penyerapan 25–30 persen per bulan hingga akhir tahun. Target tersebut akan menjadi ukuran kinerja bersama agar seluruh kegiatan pemulihan dapat dilaksanakan tepat waktu dan manfaatnya segera dirasakan warga terdampak.

“Kami berharap dalam sebulan bisa terserap 25–30 persen per bulan agar realisasi seluruhnya yang terkirim ke Aceh Singkil,” ujar Edy.

Pengawalan Satgas PRR dilakukan melalui rapat koordinasi dengan jajaran perangkat daerah dan peninjauan lapangan. Lokasi yang diperiksa antara lain ruas jalan batas Aceh Selatan–Aceh Singkil, fasilitas Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Ujung Bawang, serta SD Mukti Harapan di Singkohor yang mengalami kerusakan berat.

Di sektor kesehatan, tambahan TKD mengalokasikan Rp1,8 miliar, terdiri atas Rp600 juta untuk pengadaan meubelair dan Rp1,2 miliar untuk perbaikan fisik Puskesmas dan Pustu terdampak banjir. Tiga paket pengadaan telah disiapkan untuk mendukung layanan kesehatan, termasuk di Puskesmas Singkil dan 14 Pustu yang tersebar di tiga kecamatan.

Sebagian pekerjaan fisik fasilitas kesehatan telah memasuki tahap kontrak. Satu paket penanganan di Ujung Bawang masih menunggu penyesuaian APBK terkait relokasi sarana prasarana, sebelum segera dieksekusi di lapangan.

Pemulihan pendidikan juga terus berjalan. SD Mukti Harapan di Singkohor, yang tingkat kerusakannya mencapai lebih dari 90 persen, akan direlokasi ke lokasi yang lebih aman tidak jauh dari kawasan semula. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyetujui dukungan anggaran Rp3,5 miliar untuk pembangunan sekolah baru tersebut, sementara kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di sekolah darurat.

“Bulan 9 sudah bisa digunakan. Untuk sementara siswa belajar di sekolah darurat. Selanjutnya kalau bangunan sekolah barunya selesai, baru pindah ke sana,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil Syam’un Nst..