Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) mengendalikan harga bahan pangan, usai terpantau merangkak naik karena tingginya permintaan seiring beroperasinya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pasalnya, tingginya harga bahan pangan berisiko menaikkan inflasi.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut capaian inflasi nasional relatif terkendali sebesar 2,86% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Oktober 2025.
Dia merinci, inflasi provinsi y-on-y tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 4,97%, dan terendah terjadi di Provinsi Papua sebesar 0,53%.
Adapun inflasi kabupaten/kota y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci sebesar 6,70% dan terendah terjadi di Kota Bandar Lampung sebesar 0,43%. Terjadi juga deflasi di Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 0,19%.
"Untuk inflasi nasional secara bulanan atau month-to-month (m-to-m) mencapai 0,28%, naik dibandingkan September 2025," kata Bima, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan Peran Pemda dalam Penyelenggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) serta evaluasi dukungan Pemda pada Program Tiga Juta Rumah yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (17/11).
Bima mengatakan kenaikan inflasi disumbang dari harga emas yang belakangan terus naik karena situasi global. Selain itu juga dari kenaikan harga bahan pangan yakni, bawang merah, cabai merah, dan telur ayam. Namun, yang paling signifikan terhadap inflasi tetap berasal oleh kenaikan harga emas.
"Emas adalah penyumbang utama inflasi pada Oktober. Namun ada 12 daerah yang bahan pangan mengalami kenaikan terutama telur ayam ras, karena suplai yang meningkat dari SPPG MBG. Jadi artinya daerah harus memperbanyak suplai dan menggenjot produksi," kata Bima.
Bima meminta agar daerah yang mengalami kenaikan bahan pangan seperti telur ayam ras, karena meningkatnya permintaan efek dari operasional SPPG MBG, melakukan upaya peningkatan produksi, agar harga telur ayam ras tidak terlampau tinggi dan kembali terjangkau bagi masyarakat.
Bima menyebut terdapat 11 daerah kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan harga telur ayam ras yang harus segera diantisipasi, yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Jombang, Kota Solok, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Pidie Jaya.
Sementara, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mencatat emas perhiasan telah mengalami inflasi secara tahunan selama 45 bulan berturut-turut sejak Februari 2022. Sejak Oktober 2025, inflasi emas perhiasan memiliki andil sebesar 0,68%.
“Inflasi emas perhiasan Oktober 2025 sebesar 52,76% dan andil inflasi 0,68%, merupakan inflasi tertinggi sejak 45 bulan berturut-turut sejak Februari 2022," kata Amalia dalam kesempatan yang sama.
Dia bilang, emas dianggap sebagai safe heaven atau instrumen yang aman di tengah gejolak global. Pergerakan harganya dipengaruhi kondisi geopolitik dan geoekonomi global.
"Sisi inflasi di Indonesia harga yang diterima konsumen, sangat dipengaruhi fluktuasi perkembangan harga emas. Artinya harga emas yang diterima konsumen, selaras dengan harga emas di pasar internasional," katanya.
Di sisi lain, kata Amelia, pengendalian inflasi sebaiknya fokus pada komponen yang bisa dikendalikan seperti bahan pangan dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebab, untuk kendali harga emas berada di tingkat global yang di luar kendali pemerintah."Tapi jika kita bisa fokus pada komponen lain, yang berhasil kita kendalikan inflasi itu pada 0,7%,"ucap Amelia.
Amelia memberi rekomendasi kepada pemda agar tetap fokus menekan harga beberapa komoditas, seperti beras, cabai merah, cabai rawit dan telur ayam.
