AHY singgung presiden 3 periode: Kemunduran demokrasi luar biasa

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. 

"[Masa jabatan] presiden bisa jadi tiga periode dengan pemilu. Itu juga bahaya," ujarnya dalam sebuah webinar, Minggu (4/9).

Sebagai informasi, wacana presiden 3 periode selalu didengungkan para relawan Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa tahun belakangan. Terakhir, usul kembali mencuat di dalam musyawarah rakyat (musra), acara yang digelar kelompok-kelompok pro petahana.

AHY berpendapat, wacana perpanjangan masa jabatan presiden inkonstitusional dan berbahaya. Bahkan, dianggap sebagai kemunduran demokrasi dan kembali ke zaman otoritarian. 

"Kita harus menjaga jangan sampai kembali kepada otoritarianisme dengan menghindarkan kita dari pertama, power without limit dengan memperpanjang masa jabatan presiden. Kemunduran demokrasi luar biasa kalau terjadi," tuturnya.

Menurutnya, pemerintahan yang otoriter bisa kembali bangkit dengan government of the few yang terwujud dalam bentuk oligarki, di mana terjadi "perselingkuhan" antara penguasa dan pengusaha.

"Kemudian, more fearless freedom. Jangan sampai ada pembungkaman suara, termasuk suara kritis. Hukum harus adil, jangan tajam ke bawah tumpul ke atas, tajam ke kiri tumpul ke kanan, atau tajam ke musuh tumpul ke kawan," tegas putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

Oleh karena itu, AHY mengajak semua pihak turut menjaga demokrasi. Terutama, katanya, dari 3 tantangan besar, yakni politik uang, politik identitas, dan post-truth.

"Untuk meminimalisir politik uang, kita perlu mengkaji ulang sistem pemilu kita. Politisi dan pemilih juga perlu ditingkatkan kesadarannya akan bahaya politik uang. Politik identitas harus dihentikan penggunaannya dalam pemilu demi menjaga keutuhan bangsa," pungkasnya.