logo alinea.id logo alinea.id

Blunder Jokowi dan Prabowo, akankah gerus elektabilitas?

Celetuk ‘sontoloyo’ dan ‘tampang Boyolali’ jadi celah yang sukses digoreng masing-masing tim lawan.

Purnama Ayu Rizky Selasa, 06 Nov 2018 17:53 WIB
Blunder Jokowi dan Prabowo, akankah gerus elektabilitas?

Prabowo Subianto berdiri depan podium kantor pemenangan di Boyolali, Jawa Tengah yang baru saja diresmikan. Mengenakan setelan safari coklat, celana hitam, peci di kepala, ia berbicara dengan gayanya yang biasa: lantang dan berapi-api.

“Dan saya yakin kalian enggak pernah masuk hotel-hotel tersebut, betul? Mungkin kalian diusir, tampang kalian tidak tampang orang kaya, tampang kalian ya tampang orang Boyolali ini."

Hari itu, Selasa (30/10).

Ucapan Prabowo yang diakui Juru Bicara Badan pemenangan Nasional (BPN) Suhendra Ratu sebagai retorika ini terlontar, usai mengritisi ketimpangan antara Jakarta dan daerah. Deretan hotel tumbuh subur bak cendawan di Ibukota, sangat kontras dengan desa di Kota Susu yang masih berjibaku dengan problem kesejahteraan warga.

Dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/11) itu, Suhendra juga menegaskan, salah satu agenda besar tim Prabowo-Sandi memang pemerataan aksebilitas kesejahteraan. Jadi, wajar jika Prabowo bicara begitu. “Tidak bermaksud mengecilkan orang Boyolali,” ungkapnya lagi.

Namun, ucapan Prabowo yang diunggah pertama kali di Youtube Taufik Irvani ini terlanjur mengundang kegaduhan. Video berdurasi enam menit ini juga membuat ribuan warga Boyolali protes di Balai Sidang Mahesa, konvoi di jalan menggunakan sepeda motor sembari membawa spanduk #SaveTampangBoyolali, serta mengarak bendera merah putih raksasa berukuran 50x10 meter. Tujuannya satu, ingin Prabowo minta maaf.

Pernyataan Prabowo juga membuat Dakun, pria Boyolali yang kini bermukim di Jakarta naik pitam. Ia bahkan sempat melaporkan eks suami Titiek Soeharto tersebut ke Polda Metro pekan lalu, atas tuduhan menebar benih kebencian.

Bukan sekali Prabowo tersandung blunder lantaran ucapannya sendiri. Pada 17 Agustus 2017, ia membuat berang sebagian wartawan yang tak terima disebut bergaji kecil. "Kita belain para wartawan. Gaji kalian juga kecil, kan? Kelihatan dari muka kalian. Muka kalian kelihatan enggak belanja di mal. Betul ya? Jujur, jujur," ujar Prabowo di Universitas Bung Karno waktu itu.

Sponsored

Berikutnya, pada 31 Maret 2018, lagi-lagi ia bikin gaduh karena menyebut, elite penguasa di negeri ini goblok, serakah, hati beku, dan bermental maling. Pernyataan yang digulirkan di Gedung Serbaguna Istana Kana Cikampek, membuat politisi seperti Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah dan Wasekjen PPP Achmad Baidowi gusar. Keduanya bahkan sempat meminta Prabowo langsung menunjuk siapa oknum yang ia maksud.

Masalahnya, tak hanya Prabowo yang blunder. Jokowi pun berulang kali mengeluarkan pernyataan yang melahirkan beragam kritik.

"Hati-hati. Banyak politikus yang baik-baik, tapi juga banyak politikus yang sontoloyo," katanya kala menghadiri pembagian sertifikat tanah di Kebayoran Lama, Jakarta, Selasa (23/10). Pidato itu sendiri mulanya diniatkan sebagai respons atas kritik deras soal program dana kelurahan.

Lalu, ia sempat meminta aparat Polisi dan TNI untuk membantunya melakukan sosialisasi kinerja pemerintahan. Padahal dalam Pasal 2 ayat (d) UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 disebutkan, TNI dilarang terlibat dalam politik praktis. Senada, di Pasal 28 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri juga mengharuskan anggotanya untuk bersikap netral.

Ajakan Jokowi untuk memberantas ideologi komunisme dan warisan PKI kala menghadiri upacara HUT TNI ke-73 di Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (5/10) juga menuai kritik. Padahal PKI dan paham komunisme sendiri secara de jure telah dilarang melalui TAP MPRS XXV/1966.

SETARA Institute dalam laman resminya tahun lalu bahkan menyebut, secara de facto gerakan PKI dan anti Islam adalah ilusi. Itu hanya ide yang dikapitalisasi sebagai alat politik penundukan. Isu Jokowi sebagai antek PKI, imbuh SETARA, juga menjadi justifikasi anasir militer untuk menciptakan stabilitas seperti era Orde Baru. Lantas, kenapa Jokowi justru terjebak blunder?

Sontoloyo vs tampang Boyolali di jagat maya

Dua isu ini disebut-sebut menjadi blunder teranyar yang digulirkan Jokowi dan Prabowo. Ditinjau dari pergerakan isu di media sosial dan media massa selama sebulan terakhir, kedua isu sama-sama menyedot perhatian publik relatif tinggi.

Sejumlah warga Boyolali yang tergabung dalam Forum Boyolali Bermartabat melakukan aksi damai Save Tampang Boyolali di Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (4/11)./ Antarafoto

Berdasarkan penelusuran tim riset Alinea.id, isu ‘sontoloyo’ ramai diberitakan di media daring sebanyak 290.912 berita, cetak 28.076 buah, dan televisi 3.988 berita. Sementara isu ‘tampang Boyolali’ diberitakan sebanyak 163.419 kali di media daring, 16. 148 kali di media cetak, dan televisi sebanyak 2.233 berita.

Lima media daring terbanyak yang memberitakan, yakni Detik, Tribun News, Kumparan, Merdeka, dan Akurat.co. Sentimen pemberitaan pun terbaca beragam. Di Detik, sentimen positif terbaca sebanyak 28.91%, negatif 20.78%, dan netral 50.3%. Di Tribun News sentimen positif sebesar 35.66%, negatif 21.83%, netral 42.51%, Kumparan positif 29.78%, negatif 19.43%, netral 50.79%. Untuk Merdeka, sentimen positif 37.18%, negatif 24.13%, netral 38.68%. Terakhir Akurat.co, sentimen positif 38.6%, negatif 23.11%, serta netral 38.29%.

Sementara, untuk isu ‘tampang Boyolali, sentimen pemberitaan masing-masing media daring, diurutkan dari yang terbanyak memberitakan, yakni Detik, positif 26%, negatif 21.95%, netral 52.05%. Disusul Tribun News dengan sentimen positif 30.65%, negatif 24.12%, netral 45.22%. Ketiga, Merdeka sentimen positif 34.32%, negatif 25.69%, netral 39.98%. Berlanjut, Repelita positif 27.42%, negatif 28.57%, netral 44%. Lalu Kumparan sentimen positif 28.45%, negatif 19.42%, dan netral 52.13%.

Di media sosial, dua isu ini juga ramai di jagat maya, khususnya Twitter. Jumlah kicauan yang terpantau hingga Senin (5/10) terbaca sebanyak 4.646.808 buah. Perinciannya, kicauan bernada positif sebanyak 2.099.592 buah, negatif 1.486.821 buah, dan netral 1.111.946 cuitan.

Adapun tagar yang paling sering digunakan, yakni #JokowiLagi, #2019TetapJokowi, #2019GantiPresiden, #KlikRMOL, dan #IndonesiaMaju. Dari berbagai tagar favorit ini tampak jika RMOL menjadi media yang paling rajin dikaitkan dengan kicauan warganet.

Sebaliknya, untuk isu ‘tampang Boyolali’, jumlah kicauan yang terpantau hingga kemarin sebanyak 2.931.319 cuitan. Perinciannya, bernada positif 1.453.221 cuitan, negatif 823.188 cuitan, dan netral 652. 910 cuitan.

Untuk tagar yang digunakan, lagi-lagi teratas masih #2019GantiPresiden. Disusul #2019PrabowoSandi, #PrabowoSandi, #2019PrabowoPresiden, serta #AdilMakmur.

Penggunaan tagar yang selalu berbarengan dengan agenda politik tertentu, semisal mengganti Presiden Indonesia di 2019 atau membiarkan Jokowi memimpin dua periode jadi indikasi bahwa dua isu ini memang sengaja digoreng oleh masing-masing tim siber.

Pengaruhnya ke elektabilitas

Saya menghubungi tiga orang yang berkecimpung di lembaga konsultan politik, pengajar di Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Ketiganya punya pendapat beragam soal efek blunder Jokowi dan Prabowo.

Manajer Strategi Program Poltracking Iqbal Themi menyebut, isu yang bergulir di ruang publik bisa saja memengaruhi pergerakan elektabilitas kandidat dalam kompetisi elektoral. Namun, isu itu menurutnya harus signifikan, sehingga bisa mengguncang preferensi pemilih.

Besar kecilnya efek pun tergantung pada jenis isu yang digulirkan. “Misalnya, isu yang berkaitan dengan keyakinan atau ideologi sangat berpengaruh bagi pemilih sosiologis. Isu fisik seperti tampan, cantik, tegas, merakyat, berpengaruhnya pada pemilih psikologis. Kalau visi, misi, program pembangunan, kesejahteraan ekonomi, signifikan berpengaruh terhadap pemilih rasional,” terangnya.

Sementara pada kasus yang tengah ramai di media sosial (baik ucapan ‘sontoloyo’ atau ‘tampang Boyolali. Red), menurut pria asal Palembang itu, tak cukup kuat menggerus elektabilitas calon secara drastis. Penyebabnya tiga, pertama, isu yang digulirkan bukan preferensi utama para pemilih yang terkategorisasi pada tiga karakter, baik sosiologis, psikologis, dan rasional.

Kedua, imbuhnya, isu itu adalah permainan di media sosial alias isu gorengan, yang ditujukan demi menyerang rival politik. “Jadi itu akan berhenti sebagai permainan politik saja. Kadarnya sebatas menjadi konsumsi pemilih yang terkoneksi arus informasi dengan cepat. Seiring waktu akan berlalu,” tandasnya.

Ketiga, pengerahan massa yang terjadi kini justru akan menambah blunder. Bahkan, cenderung merugikan kandidat yang dibela sendiri. Pasalnya, itu hanya mempengaruhi ceruk pemilih yang notabene tidak punya kaitan secara langsung. Yang jumlahnya lebih banyak pun menjadi berkurang simpati mereka.

Calon Presiden nomer urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat deklarasi dukungan dari Komando Ulama Pemenangan Prabowo-Sandi (Koppasandi) di Jakarta, Minggu (4/11)./ Antarafoto

Sementara, Direktur Lembaga Survei Indonesia Kuskridho Ambardi menilai, blunder Jokowi dan Prabowo jelas memiliki efek elektoral. Meskipun sebenarnya kebanyakan blunder justru sebatas pelanggaran atas etiket politik bukan bidang yang lebih masif seperti etika. Roland Bertens dalam bukunya bertajuk “Etika” (2005) membenarkan, orang sering menyamakan etika dan etiket. Padahal keduanya berbeda, etika terkait dengan persoalan sistem nilai atau kumpulan asas, sedang etiket adalah tata cara atau sopan santun.

Dalam kasus ‘sontoloyo’ dan ‘tampang Boyolali', pernyataan yang dinilai keliru itu akan menghasilkan persepsi negatif terhadap Calon Presiden yang menggulirkannya. Hanya saja, tambahnya, dalam kondisi pemilih telah dihujani berbagai pernyataan di ruang publik, menjadi susah untuk mengetahui apakah sebuah pernyataan punya efek besar dan luas.

“Di sinilah tim siber di belakang masing-masing kandidat (andil) untuk memperluas jangkauan isu itu. Caranya dengan melalui media sosial,” terangnya.

Namun, pasca-disebarkan di media sosial, apakah secara otomatis memengaruhi elektabilitas secara signifikan? Belum tentu. Menurut pengajar Komunikasi UGM itu, efeknya hanya sebatas perebutan suara di kelas pengguna media sosial.

“Saya tak punya data yang mutakhir soal strategi perang masing-masing tim siber di media sosial. Hanya saja dalam konteks ini, saya melihat tim media sosial Jokowi agak keteteran,” ungkap pria yang akrab disapa Dodi ini.

Pengajar Komunikasi UI Ade Armando mengamini jika blunder bisa berpengaruh pada elektabilitas, dengan kadar masing-masing.

“Saya sih tidak menganggap pernyataan Jokowi tentang sontoloyo itu blunder. Itu justru mengingatkan mereka yang paham sejarah dengan pernyataan Bung Karno tentang Islam sontoloyo. Ini beda sekali dengan Prabowo yang beneran blunder bilang orang Boyolali enggak tampang orang kaya,” urainya.

Secara etiket politik, imbuhnya, jika isu itu digoreng terus, maka akan berpengaruh terhadap elektabilitas calon. Ia menggambarkan, Prabowo misalnya, berusaha tampil karismatik. “Kalau diperolok semacam ini, citranya akan turun,” tutupnya.