DPR kecam Luhut soal pembangunan pabrik vaksin China di Indonesia

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengecam keras sikap Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Panjaitan karena dinilai lebih mengutamakan pendirian pabrik vaksin dari China dibandingkan mendukung riset dan produksi vaksin dalam negeri. Menurutnya, kebijakan ini sangat merugikan dan menghambat perkembangan riset vaksin yang hampir rampung.

"Semestinya pemerintah memprioritaskan pembangunan pabrik vaksin Merah Putih, bukan malah mempromosikan pabrik vaksin dari China. Apalagi para ahli kita mampu memproduksi vaksin tersebut. Inikan kontra produktif," kata Mulyanto dalam keterangannya kepada Alinea.id, Rabu (25/8).

Mulyanto menjelaskan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Selasa, (24/8) dilaporkan bahwa riset Vaksin Merah Putih berbasis platform virus yang dimatikan (inactivated virus) tengah dilakukan uji praklinis (clinical lots), dan akan dilanjutkan dengan uji klinik fase 1-3.

Diperkirakan Emergency Use Authority (EUA) untuk vaksin yang dipelopori Universitas Airlangga ini akan dikeluarkan BPOM pada Maret 2022. Selanjutnya, vaksin dapat diproduksi massal bekerja sama dengan PT Biotis Pharmaceuticals. Dilaporkan juga saat ini BPOM tengah melakukan uji praklinis Vaksin Merah Putih ini.

Dalam Konsorsium Riset Covid-19, yang dikoordinasikan BRIN, ada 11 platform riset vaksin Merah Putih yang dijalankan oleh 6 lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi, yakni LBM Eijkman, LIPI, UI, ITB, Unair, dan UGM.

Di tengah upaya konsorsium riset Covid-19 tersebut untuk mempercepat produksi vaksin, kata Mulyanto, ternyata pemerintah berniat membuka izin pembangunan pabrik vaksin dari China. Mulyanto berpendapat, sepertinya pemerintah hanya fokus pada pertumbuhan investasi tanpa memperhatikan dampak jangka panjang bagi kemajuan riset dan industri dalam negeri.

Selain itu, bila sebelumnya pemerintah mengimpor ratusan juta dosis vaksin dari China, kini pemerintah akan memfasilitasi pendirian pabrik vaksin dari Cina di Indonesia. Rencananya, vaksin yang akan diproduksi perusahaan China di Indonesia tersebut adalah vaksin berbasis mRNA.

"Terus terang saya kurang mengerti logika Pak Luhut ini. Kalau logika sederhana saya, kita harus genjot dan kawal riset dan produksi Vaksin Merah Putih dengan berbagai kebijakan yang mungkin diterapkan pemerintah," tegas Mulyanto.

"Jangan belum apa-apa sudah mempromosikan pembangunan pabrik vaksin asing di Indonesia. Jadi terkesan kita ini asing minded. Dan senang-senang saja pasar domestik yang besar ini digerogoti oleh pabrik-pabrik asing," sambung Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Sebelumnya, dalam Rakornas APINDO ke-31, Selasa(24/8), Menko Marinves, Luhut Binsar Panjaitan menyebut saat ini terdapat satu perusahaan asal China yang direncanakan akan memproduksi vaksin di tanah air pada bulan bulan April tahun 2022.  Kendati begitu, nantinya kerja sama tersebut akan memproduksi vaksin jenis mRNA.

Menurut Luhut, vaksin yang akan diproduksi perusahaan China di Indonesia tersebut adalah vaksin mRNA, yakni satu jenis vaksin baru yang kandungannya berbeda dengan jenis vaksin lainnya. Selain mRNA, kata Luhut, Indonesia juga mengembangkan vaksin Merah Putih.

Vaksin ini diproyeksikan akan diproduksi pada kuartal II tahun depan. Pemerintah bekerja sama dengan lima universitas dan dua lembaga dalam proyek pembuatan vaksin Merah Putih tersebut. Kelima universitas itu adalah Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, dan Institut Teknologi Bandung. Sedangkan dua lembaga yang terlibat adalah Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI.

Dari sejumlah institusi tersebut, terdapat dua pengembang yang telah masuk skala industri, yaitu Lembaga Eijkman bersama PT Bio Farma dan Unair bersama PT Biotis Pharmaceutical Indonesia.

"Sekarang, kami sedang engage Merah Putih, mungkin juga akan produksi pada Mei-Juni tahun depan," ujar Luhut dalam Rapat Kerja Koordinasi Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Selasa (24/8).