Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Dengan keputusan tersebut, pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah berlangsung selama 18 tahun di parlemen mencapai tahap akhir.
Puan menegaskan bahwa pengesahan undang-undang tersebut bukan semata-mata karena desakan atau tekanan dari pihak tertentu.
Menurutnya, keputusan itu diambil setelah seluruh proses penyusunan dan pembahasan dilakukan dengan sebaik-baiknya.
Melalui ANTARA (19/11), ia menjelaskan, pembahasan RUU Perampasan Aset mengedepankan prinsip partisipasi publik. DPR, kata Puan, telah menggelar sedikitnya 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum untuk menyerap berbagai masukan.
Selain itu, proses tersebut juga disertai penelitian, penelaahan, serta evaluasi untuk memastikan aturan baru tidak tumpang tindih dengan undang-undang lain, termasuk KUHAP dan KUHP.
Di sisi lain, Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada Rabu (18/11/2026).
Dalam tahapan tersebut, Komisi III menyetujui laporan tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) yang bertugas merapikan rumusan serta menyelaraskan ketentuan dalam naskah RUU.
Rumusan Masalah
Panitia kerja (panja) telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Dalam pembahasan tersebut, terdapat 10 pokok persoalan yang menjadi perhatian.
Salah satunya adalah pengaturan mengenai tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan berdampak luas terhadap masyarakat, seperti investasi bodong dan perdagangan saham ilegal.
RUU tersebut juga mengatur pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Pengelolaan itu mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Dengan disahkannya RUU tersebut dalam rapat paripurna, Indonesia kini memiliki undang-undang khusus yang mengatur perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.