Emak-emak paling direpotkan KBM anak kala pendemi

Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyebut keluhan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) ala pandemi Covid-19 ini paling banyak dirasakan ibu-ibu rumah tangga.

Sebab, merekalah yang tinggal di rumah dan mengawasi kegiatan belajar anak-anaknya. Sedangkan suami biasanya pergi bekerja mencari nafkah.

Hal itu diungkapkan Saleh merespons kasus Dimas Ibnu Alias, seorang siswa SMPN di Rembang, Jawa Tengah, yang terpaksa belajar di sekolah sendirian lantaran tak punya smartphone untuk belajar secara daring.

Kasus Dimas, jelas politikus PAN ini, diyakininya banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. "Sebab, ada banyak warga masyarakat yang tidak bisa mengakses internet. Terutama mereka yang tinggal di pelosok-pelosok dan daerah-daerah perbatasan. Keluhan yang banyak disampaikan antara lain tidak memiliki smartphone atau komputer untuk mengakses pembelajaran dari sekolah," ujar Saleh dalam rilisnya kepada media, Senin (27/7).

Selain itu, sambung Anggota Komisi IX DPR ini, ada banyak keluarga yang tidak mampu membeli kuota internet untuk online.

"Kalaupun ada, mereka tidak bisa memakainya setiap hari karena keterbatasan budget," ucapnya.

Lebih ribet lagi, bila dalam satu keluarga ada 3 atau 4 orang yang masih sekolah dan belajar via daring. Berarti, urai dia, orang tuanya harus membeli 3-4 alat smartphone atau komputer. Kuota internet yang dibutuhkan pun akan lebih besar.

Padahal, kata dia, urusan rumah tangga bukan hanya soal sekolah, tetapi ada banyak urusan lain yang mungkin lebih kompleks.

"Bagi yang punya smartphone dan komputer, sering juga disalahgunakan anak-anak. Di sela-sela proses belajar mengajar itu, mereka juga bermain game," bebernya.

Dia menambahkan, meski pola belajar mengajarnya seperti yang dijelaskan di atas, namun tidak berpengaruh pada pembayaran SPP.

"Terutama anak-anak yang belajar di sekolah swasta. Biaya yang dikeluarkan tetap sama," katanya.

Padahal, lanjut dia, proses belajar mengajar yang dilakukan sebagian besar sudah menjadi tanggung jawab orangtua. "Ini kan tentu tidak adil bagi para orang tua siswa," pungkasnya.