Erick Thohir diminta tak politisasi BUMN untuk capres 2024

Kordinator simpul aktivis 1998 (Siaga) Hasanuddin menilai masifnya pemberitaan mengenai Menteri BUMN Erick Thohir sebagai calon presiden di Pilpres 2024 berdampak negatif terhadap citra BUMN. Menurutnya, citra BUMN sebagai entitas bisnis mesti dijauhkan dari kepentingan politik karena akan menimbulkan resiko usaha dan konflik kepentingan.

"Citra ini akan merugikan BUMN sebagai entitas bisnis, sebab politisasi BUMN akan berdampak pada daya saing dan potensi penyalahgunaan barang milik negara yang dikuasai BUMN," ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Kamis (9/6).

Menurut Hasandduin, politisasi BUMN bisa saja mengalihkan tujuan BUMN sebagai entitas bisnis, dari mengejar keuntungan dan pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat menjadi sarana mengejar target politik. 

"Risiko terbesar dari entitas bisnis BUMN adalah masuknya kepentingan politik. Dan risiko terlarang ini sudah diutak-atik oleh sang menteri. Ini berbahaya!," tegas dia.

Oleh karena itu, Hasanuddin berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR mengontrol kembali Kementerian BUMN dan mengembalikan pada tujuan semula sebagai kendaraan perekonomian nasional dan bukan kendaraan politik.

Sebelumnya, hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Dia mengkritisi cara Menteri BUMN Erick Thohir yang berminat menjadi presiden. Dalam hal ini, mantan Wakil Ketua DPR ini menyoroti foto Erick di berbagai fasilitas umum. Bagi dia, cara demikian muncul lantaran adanya ketidakpercayaan diri partai politik untuk mengusung kadernya sendiri.

"Menteri BUMN (Erick Thohir) itu anak muda masih baru, tiba-tiba ada gambarnya di mana-mana, di semua ATM, di semua pelayanan, enggak bener ini, enggak sehat begini. Dia tertarik, dia merasa punya uang untuk beli tiket. Enggak boleh begitu!," tegas Fahri.

"Pemimpin partai politik menyiapkan kader-kadernyanya dong! Belajar konstitusi, belajar tentang republik. Ini orang (Erick Thohir), enggak pernah belajar konstitusi, enggak pernah belajar republik ini, tiba-tiba, karena merasa punya uang, seperti semuanya bisa dibeli. Itu ganjil dalam demokrasi. Enggak boleh dibiarkan begitu!," pungkas Fahri Hamzah.