Kasus Andi Arief dinilai turunkan elektabilitas Partai Demokrat

Tertangkapnya Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief, terkait kasus narkoba pada Minggu (3/3) di Hotel Peninsula, Jakarta Barat, dinilai dapat menurunkan elektabilitas Partai Demokrat di pemilihan legislatif 2019.

Demikian diungkapkan oleh Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ardian Sopa, kala mengomentari kasus yang tengah membelit Andi Arief di sela-sela memaparkan hasil surveinya terkait keterpilihan capres dan cawapres 2019.

Dalam kasus ini, kata Ardian, pengaruh Andi Arief lebih berimbas kepada Partai Demokrat ketimbang calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dengan demikian, eksesnya diprediksi akan merugikan partai berlambang mercy tersebut.

“Imbasnya lebih banyak terkena ke partainya, karena dia lebih mengatasnamakan seorang partai daripada seorang pendukung dari pasangan calon Prabowo-Sandiaga. Kemudian, dia juga lebih sering mengataskamakan partai. Masyarakat pun juga lebih banyak melihat sisi historisnya,” kata Ardian saat ditemui Alinea.id di Jakarta pada Selasa, (5/3).

Menurut Ardian, kasus Andi Arief akan semakin buruk dampaknya jika Partai Demokrat tidak segera mencari pemecahan masalahnya. Apalagi suara Partai Demokrat sudah turun sangat jatuh pasca banyak kadernya yang tersangkut korupsi pada Pilpres 2014.

“Ini akan membuat Partai Demokrat perlu energi baru untuk bisa reborn, karena yang kita tahu Partai Demokrat pada 2009 menang pemilu dengan suara 30 persen pada waktu itu, tapi kemudian kadernya banyak tersangkut kasus korupsi. Jadi, pada 2014 suaranya merosot sampai 10%. Sekarang di survei mungkin sekitar 6%,” katanya.

Kendati demikian, Ardian mengatakan, sikap Demokrat yang menyerahkan sepenuhnya kasus Andi Arief ke pihak kepolisian perlu diapresiasi. Sebab, dari situ terlihat Partai Demokrat berusaha meyakinkan publik bahwa kasus tersebut tak ada kaitannya dengan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu.

"Sejauh ini, yang akan Demokrat lakukan misalnya akan melindungi, tetapi juga akan menyerahkan proses hukum yang berlaku, ini jadi poin plus. Pada intinya, ketika ada sebuah krisis dalam satu partai, bagaimana mereka bisa meyakinkan publik bahwa krisis ini bukan merupakan bagian dari partai," kata Ardian.