KontraS soroti masalah pembangunan dan ambisi investasi Jokowi-Ma'ruf

Permasalahan di sektor sumber daya alam (SDA), pembangunan, serta ambisi tinggi untuk mendorong laju investasi di Indonesia jadi salah satu sorotan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini menjadi catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam rangka evaluasi tiga tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang jatuh hari ini, 20 Oktober 2022.

Divisi Riset dan Dokumentasi KontraS, Rozy Brilian mengungkapkan, temuan permasalahan tersebut tidak terlepas dari ambisi pemerintahan saat ini untuk mendorong kemajuan ekonomi di beberapa daerah Indonesia.

"Keinginan untuk menitikberatkan pembangunan pada saat ini justru tidak berimbang dengan terlindunginya hak-hak masyarakat yang ada di daerah itu sendiri," kata Rozy dalam keterangannya di Kantor KontraS, Kamis (20/10).

Berdasarkan catatan KontraS, pelaku pelanggaran HAM dalam sektor SDA tertinggi dipegang oleh swasta, yakni sebanyak 565 kasus. Adapun tindak pelanggaran yang kerap dilakukan dari sektor SDA, yakni pencemaran lingkungan dan okupasi lahan.

Sementara, lanjut Rozy, korban yang paling banyak dilanggar haknya dalam sektor SDA adalah masyarakat sipil.

"Masifnya masyarakat sipil yang justru menjadi korban pelanggaran HAM jelas-jelas tidak sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi untuk melakukan pembangunan, yang justru malah menyengsarakan masyarakatnya itu sendiri," ujar dia.

Disampaikan Rozy, pelanggaran HAM juga tercermin dalam tindakan represif aparat keamanan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.

Berdasarkan catatan KontraS pada 8 Februari 2022 ratusan aparat kepolisian yang dilengkapi tameng, gas air mata, serta anjing polisi memasuki Desa Wadas untuk melakukan pencopotan terhadap banner penolakan penambangan batuan andesit. Aparat juga melakukan upaya sweeping dan penangkapan terhadap beberapa orang di Desa Wadas.

Menurut Rozy, pihaknya menilai penangkapan sewenang-wenang serta berbagai tindakan intimidatif lainnya menunjukkan adanya penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam pengamanan pembangunan yang ada.

"Padahal, seharusnya konflik agraria terkait rencana pembangunan seperti ini seharusnya menggunakan pendekatan hukum dan sipil yang berlaku. Pendekatan keamanan berbasis kekerasan hanya akan menimbulkan rasa traumatik bagi masyarakat yang merasa terancam," ucap dia.

Selain itu, imbuh Rozy, pihaknya juga menyoroti ambisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia.

Meski Indonesia merupakan salah satu negara penghasil nikel yang cukup tinggi, namun masifnya pemberian izin usaha pertambangan khususnya nikel justru menimbulkan berbagai permasalahan baru yang luput dilihat. Di antaranya kerusakan hutan, deforestasi, pencemaran laut, hingga tindakan represif aparat terhadap masyarakat.

"Dalam ambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai penghasil nikel terbesar di dunia, justru berdampak pada terampasnya hak-hak masyarakat yang meninggali daerah tersebut," ujar Rozy.

KontraS menilai, permasalahan terkait tindak kekerasan, kriminalisasi, perampasan lahan, dan masalah lainnya dalam sektor SDA seharusnya jadi perhatian. Namun, ambisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf justru memfasilitasi oligarki yang tidak mengindahkan prinsip terkait hak asasi manusia.

"Politik keberpihakan terhadap pemilik modal oleh pemerintahan Jokowi justru mengabaikan hak-hak masyarakat, semakin membuktikan bajwa rezim pemerintahan Jokowi-Ma'ruf kian memfasilitasi kepentingan oligarki," ucapnya.