Maju ke Pilpres, antara hak dan amanah yang belum dituntaskan Anies Baswedan

Setiap warga negara Indonesia berhak mancalonkan diri untuk maju menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan itu termaktub dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 

Hal yang sama juga berlaku bagi Anies Baswedan. Namun disisi lain, ada sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan, seperti keterikatan dengan janji yang menjadi amanah untuk dituntaskan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Itu kembali lagi kepada haknya Pak Anies untuk maju Pilpres, tapi amanahnya di Jakarta selesaikan, kenapa buru-buru," ujar Bestari Barus, Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta kepada Alinea, Selasa (10/7).

Menurutnya, masih banyak amanah dan janji-janji kampanye yang belum dituntaskan Anies setelah resmi menduduki kursi nomor 1 di DKI Jakarta. Seperti program rumah murah dengan DP 0 rupiah, yang hingga kini belum jelas implementasinya. Juga program OK OCE yang belum terasa dampaknya, dan program-program lainnya.

Bestari juga menyoroti pelayanan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap masyarakat yang perlu ditingkatkan, mengingat masih terjadinya ego sektoral, hingga tumpang tindih program kerja yang terjadi di tubuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Hari ini saja kita masih bisa melihat bahwa masih ada Rp 13 triliun di APBD 2017 yang belum terbelanjakan," ungkapnya.

Ungkapan senada juga disampaikan penasehat fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD DKI, Darussalam. Ia mengatakan, dari sejumlah janji kampanye yang diusung Anies-Sandi saat bertarung di Pilkada DKI 2017, baru satu yang berhasil dituntaskan, yakni menutup Alexis.

"Selain itu program-program strategis belum ada, pembangunan yang ada pun hanya melanjutkan yang dilaksanakan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama)," terangnya.

Dengan demikian, Darussalam mengingatkan agar Anies tak memanfaatkan keadaan dengan menjadikan kursi Gubernur sebagai batu lompatan untuk menduduki kursi kepemimpinan yang lebih tinggi.

"Sebab disaat yang bersamaan, belum ada action yang dilakukan Gubernur untuk mengantisipasi banjir. Jadi ya fokus saja, selesaikan janji kampanye untuk warga yang telah memberi kepercayaan," ungkapnya.

Pertentangan agar Anies tak terpengaruh terhadap bursa Capres juga disuarakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebagai salah satu partai pendukung di Pilkada DKI 2017 lalu. Ketua Fraksi PPP DKI Jakarta, Maman Firmansyah, mengaku akan meminta secara langsung agar Anies tak terburu-buru meninggalkan Jakarta.

"Jangan seperti gubernur lalu, jangan hanya mengambil peluang, tapi disini juga ada tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilakukan. Benahi dulu Jakarta, baru pikir soal lain," kata Maman.

Sebagai partai pengusung di Pilkada lalu, Partai Gerindra DKI Jakarta menyerahkan seluruhnya keputusan pencapresan di kontestasi Pilpres 2019 kepada Anies Baswedan. Untuk berbagai macam pekerjaan yang belum ditunaikan Anies selama menjadi Gubernur, menurut Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Mohamad Taufik, akan dibicarakan melalui diskusi.

"Makanya nanti ada diskusinya," ucapnya.

Nama Anies memang ramai diperbincangkan di bursa Pilpres 2019. Ia masuk daftar bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto.

Belakangan, namnya juga disebut-sebut sebagai kandidat capres. Ia bahkan dideklarasikan sebagai capres oleh Aliansi Nasional IndonEsia Sejahtera (ANIES). Ada yang 'menjodohkan' Anies dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Anies dengan Puan Maharani, atau Anies dengan Ahmad Heryawan.

Meski demikian, dalam sejumlah kesempatan, Anies tampak enggan menanggapi spekulasi tersebut. Hanya setelah menemui Ketua MPR Zulkifli Hasan di kompleks DPR MPR beberapa waktu lalu, ia menjawab dengan analogi perintah salat bagi umat Islam.

"Gini, jangan salat sebelum adzan mulai. Belum ada adzan kok salat," ungkap Anies.