Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Hal itu disampaikan Tito di hadapan sekretaris daerah (sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) seluruh Indonesia, saat Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kegiatan Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah, di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Senin(26/10).
Tito mengatakan aneka program unggulan Presiden Prabowo Subianto merupakan program berbasis ekonomi kerakyatan yang bersumber dari amanat Pasal 33 1945 yang melandasi pemanfaatan sumber daya dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Tito menilai Kopdeskel Merah Putih dapat berperan sebagai motor ekonomi kerakyatan yang mendongkrak perekonomian lokal dan mewujudkan sistem keuangan inklusif. Tak hanya itu, keberadaan Kopdeskel Merah Putih juga dapat menciptakan lapangan kerja di daerah.
"Keuangan inklusif artinya semua orang tahu, punya akses, dan mengerti cara memanfaatkan sistem keuangan modern, yang tidak bergantung pada sistem tradisional seperti rentenir atau tengkulak,” kata Tito.
Sejauh ini, pembentukan Kopdeskel Merah Putih sedang berproses di daerah, Tito menyampaikan apresiasi bagi daerah yang sudah mendukung pembangunan Kopdeskel Merah Putih. Menurut Tito, nantinya Kopdeskel Merah Putih akan bisa menjadi offtaker atau bagian dari pelaku usaha yang mendukung produk dari masyarakat desa dan juga bisa penyalur bantuan dari pemerintah.
"Jadi suplai akan langsung. Dari intervensi beras kita bisa langsung, sembako juga langsung. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemda yang mendukung pembangunan merah putih. Tahap berikutnya adalah membangun fisik. Sementara kalau mampu bisa membangun cold storage," kata Tito.
Sementara, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kementerian Dalam Negeri dan pemda yang sudah menginventarisasi titik lahan untuk pembangunan Kopdeskel Merah Putih. Dia mengatakan Kopdeskel Merah Putih dirancang sebagai stabilisator inflasi. Sebab, nantinya, jika sudah beroperasi Kopdeskel Merah Putih akan mampu membeli produk dari petani untuk menstabilkan harga dan mengendalikan inflasi.
"Sebagai contoh bisa membeli gabah petani sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi offtaker bisa membantu pemerintah menekan inflasi. Karena kita punya stok beras itu sendiri. Selain itu, instrumen Kopdeskel Merah Putih ini bisa menjadi instrumen yang efektif untuk menyalurkan bantuan pemerintah untuk menekan inflasi," kata Ferry.
Ferry berkata menargetkan Kopdeskel Merah Putih akan seluruhnya beroperasi pada Maret 2026. Saat ini Kementerian Koperasi sedang mempersiapkan segala sarana untuk operasional Kopdeskel Merah Putih.
"Setiap harinya kita harus menginventarisir sarana Kopdeskel Merah Putih bisa siap dan beroperasi Maret 2026. Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran keluarga Kementerian Dalam Negeri yang membantu menerbitkan legalitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," kata Ferry.
Sebagai informasi, rakor yang dihadiri sekda dan kepala Bappeda tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pembicara, antara lain Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, serta Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto.
