Politik / Lebaran

Misbakhun puji kesiapan pemerintah hadapi mudik tahun ini

Kelancaran para pemudik terutama di Pulau Jawa, membuat waktu tempuh antarkota dan antardaerah di Pulau Jawa menjadi lebih singkat.

Misbakhun puji kesiapan pemerintah hadapi mudik tahun ini Pembangunan jalan tol dinilai membantu para pemudik sampai tujuan lebih cepat./Antara Foto

Ketua Departemen Pengawasan Pembangunan DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menilai mudik Lebaran 2018 berlangsung lancar pada tahun ini. Hal ini terjadi karena gencarnya pembangunan infrastruktur pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Kelancaran para pemudik terutama di Pulau Jawa, membuat waktu tempuh antarkota dan antardaerah di Pulau Jawa menjadi lebih singkat," kata Misbakhun pada Kamis (14/6) seperti dikutip Antara.

Anggota Komisi XI DPR RI ini menegaskan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menggenjot pembangunan infrastruktur selama dua tahun ini telah memberikan efek luar biasa. Manfaat yang dirasakan pun langsung para pemudik melalui jalur darat di Pulau Jawa.

Mudik Lebaran 2018 di Pulau Jawa pun dinilai Misbakhun menjadi sangat lancar dan minim kendala. Kelancaran arus mudik Lebaran 2018 kata Misbakhun fenomenal dan dipuji para pemudik.

Meskipun masih ada ruas jalan padat merayap tapi masih bisa diurai. Padahal tahun sebelumnya setiap musim mudik lebaran selalu terjadi kemacetan dari kota ke kota.

"Ruas jalan tol, meskipun belum seluruhnya selesai 100%. Tapi beberapa ruas tol sudah dioperasikan sebagai jalan tol fungsionalkan dan dapat membantu mengurai kemacetan di beberapa daerah," kata Misbakhun. 

Ia juga menilai pembangunan jalan tol yang begitu masif menunjukkan Presiden Joko Widodo bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Baginya, kini siapa pun bisa menikmati hasil kerja keras pemerintahan Presiden Jokowi. 

Misbakhun juga memuji proses pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh BUMN infrastruktur secara masif dan tidak menimbulkan skandal besar. Pembangunan jalan tol ini juga tidak ada keterlibatan dari keluarga Jokowi. 

Sehingga ini menjadi poin besar pada transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek infrastruktur. Transparansi tersebut dibuktikan dari hasil audit BPK untuk laporan keuangan Pemerintah Pusat yang memberikan opini WTP (wajar tanpa pengecualian), selama dua tahun berturut-turut. 


Berita Terkait