sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Penghapusan UN harus sesuai dengan UU Sisdiknas

Yakni, menciptakan siswa berakhlak dan berbudi pekerti.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Sabtu, 14 Des 2019 21:05 WIB
Penghapusan UN harus sesuai dengan UU Sisdiknas
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 72347
Dirawat 35349
Meninggal 3469
Sembuh 33529

Dekan Psikologi Universitas Mercu Buana Jakarta Muhammad Iqbal meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tidak hanya menekankan aspek pekerjaan dalam wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) di sekolah pada 2021.

Semangat perubahan harus kembali kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yakni, menciptakan siswa berakhlak dan berbudi pekerti.

"Ingat, sekolah itu bukan hanya mencari pekerjaan tetapi menciptakan kepribadian berakhlak dan bertanggung jawab," kata Iqbal di acara Polemik Radio MNC Trijaya Network bertajuk "Merdeka Belajar, Merdeka UN" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12).

Sudah saatnya pendidikan Indonesia memerhatikan seluruh kemampuan siswa, baik kompetensi maupun aspek kepribadian. Dia berharap, dalam dua tahun ke depan Menteri Nadiem memerhatikan hal tersebut.

"Karena penghapusan UN ini baru berlaku 2021, maka ini harus diperhatikan ke depan" ujarnya.

Diketahui, Nadiem telah menyatakan akan menghapus UN, dan menggantikannya dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Peraturan baru ini mulai berlaku 2021. Nantinya yang menentukan kelulusan ialah pihak sekolah.

Iqbal sendiri sepakat dengan penghapusan UN. Menurutnya, UN selama ini hanya menilai sejauh mana siswa menangkap materi, tetapi tidak mampu melihat kecerdasan secara umum dan utuh.

Padahal kecerdasan siswa tidak hanya diukur dari satu aspek saja, namun melingkupi banyak hal. Seperti kecerdasan visual, interpersonal, estetik, naturalistik, esensial, dan sebagainya.

Sponsored

Maka tak heran, survei menyatakan 87% siswa yang masuk ke perguruan tinggi salah pilih jurusan.

"Logika dan matematika itu hanya salah satu. Tetapi di Indonesia ini, kalau tidak bisa matematika dianggap bodoh. Sehingga anak-anak ini canggung, terbawa malas-malasan. Misalnya, anak-anak yang rajin bicara dianggap omong mulu, gak jelas. Padahal pintar omong itu salah satu kecerdasan," jelasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga Masdiana mengatakan aspek budi pekerti sangat ditekankan dalam Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

"Justru itu yang kami tekankan. Nanti ada survei karakter. Tetapi bagaimana penerapannya, ini yang kami tengah siapkan ke depan," pungkasnya. 
 

Berita Lainnya