PKS bakal terus kritisi Jokowi selama lima tahun ke depan 

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan akan terus mengkritisi kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi selama lima tahun ke depan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penyeimbang.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, partainya berkomitmen untuk menjadi penyeimbang pemerintah. Karena itu, pihaknya akan tetap kritis dan konstruktif. Menurutnya, peran kelembagaan DPR bukan soal oposisi dan koalisi dalam perspektif politik praktis.

"Fraksi PKS akan terus kritisi dan tolak kebijakan pemerintah tentang penaikan harga-harga seperti TDL (Tarif Daftar Listrik), bahan bakar, sembako, iuran BPJS Kesehatan, dan lain-lain," kata Jazuli di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Selasa (1/10).

Adapun Dewan Pimpinan Pusat PKS kembali menunjuk Jazuli Juwaini sebagai Ketua Fraksi PKS DPR untuk Periode 2019-2024. Ini kedua kalinya dia menduduki posisi pimpinan Fraksi PKS di Senayan. Jazuli Juwaini mengatakan, dirinya akan memimpin fraksinya untuk menyuarakan kepentingan rakyat.

"Yang sudah baik dari kinerja Fraksi 2014-2019 akan kita pertahankan dan tingkatkan, terutama komitmen kami untuk makin kuat berpihak pada kepentingan rakyat kecil dan umat," kata Jazuli yang berasal dari daerah pemilihan Banten ini.

Dia menjelaskan, Fraksi PKS akan menjadi yang terdepan dan mereformasi parlemen agar lebih baik dalam kinerja dan citranya. Kemudian, ia juga mengklaim akan membangun relasi konstituensi atau perwakilan yang bisa lebih dirasakan dampak dan manfaatnya oleh rakyat kecil dan umat.

"Apa yang sudah kita jalankan selama ini esensinya itu. Terobosan untuk mengangkat marwah dewan sekaligus keberpihakan pada aspirasi rakyat dengan program-program yang kreatif, inovatif, dan atraktif yang subtantif," kata Jazuli.

Selain menunjuk ketua fraksi, PKS juga telah memutuskan menunjuk Ledia Hanifa Amalia untuk mengisi posisi Sekretaris Fraksi PKS di DPR. Ledia diketahui menggantikan rekannya Sukamta yang menduduki jabatan baru, yakni sebagai Wakil Ketua Fraksi bidang Politik, Hukum dan Keamanan.