sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Praktik Machiavellian di KLB Demokrat dan remuknya oposisi

Tragedi KLB merefleksikan sudah musnahnya etika politik di antara elit politik

Fathor Rasi
Fathor Rasi Senin, 08 Mar 2021 07:11 WIB
Praktik Machiavellian di KLB Demokrat dan remuknya oposisi

Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto menilai tragedi yang dialami Partai Demokrat terkait kongres luar biasa merupakan refleksi semakin seriusnya kemunduran demokrasi di Indonesia. Ini, jelasnya, dicirikan oleh remuknya oposisi dan diberangusnya lawan politik dengan berbagai cara mulai dari persuasi hingga koersif melalui intervensi kekuasaan.

Wijayanto menambahkan tragedi KLB ini juga merefleksikan sudah musnahnya etika politik di antara elit politik yang menggunakan praktik-praktik Machiavellian untuk meraih kekuasaan.

"Mudahnya partai diremukkan oleh intervensi kekuasaan juga merefleksikan lemahnya partai politik di Indonesia, antara lain karena miskin ideologi dan berjarak dari warga karena masih tenggelam dalam pragmatisme politik," ujarnya dalam siaran Pers LP3ES pada webinar bertajuk “Oligarki dan Koalisi Partai Mayoritas Tunggal”, Minggu (7/3).

Menurutnya, partai masih tergantung pada satu figur sentral, sarat dengan oligarki dan politik dinasti sehingga publik tidak melihat partai sebagai institusi yang memperjuangkan aspirasi mereka.

Sponsored

"Selama era reformasi, partai merupakan satu institusi dengan kepercayaan publik yang paling rendah dan paling enggan mereformasi diri. Butuh dorongan dan dukungan dari masyarakat sipil untuk terjadinya reformasi internal partai politik. Sebagai alternatifnya, perlu juga didorong kemunculan partai baru yang lebih ideologis dan mengusung gagasan baru seperti partai hijau dan partai buruh," ungkapnya.

Terakhir, Wijayanto mengingatkan bahwa peristiwa KLB Partai Demokrat ini memberi sinyal buruk bagi masa demokrasi di mana konsolidasi oligarki yang hampir tanpa penantang karena remuknya partai oposisi,

"Dan terfragmentasinya masyarakat sipil membuat pihak pertama semakin bisa memaksakan kehendaknya untuk melahirkan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat," pungkasnya.

Berita Lainnya

2 varian Xiaomi Mi MIX 4 muncul di TENAA

Kamis, 29 Jul 2021 15:17 WIB

ICW: Tuntutan 11 Tahun Juliari Sangat Rendah

Kamis, 29 Jul 2021 18:48 WIB

Pemkot Kediri upayakan tambah ambulans

Sabtu, 10 Jul 2021 18:32 WIB