Safari politik Airlangga: Sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui

Belum sampai sebulan, sudah ada tiga ketua umum (Ketum) partai politik sudah bertemu Airlangga Hartarto, Ketum Partai Golkar.

Pertemuan pertama terjadi saat elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambangi Kantor DPP Golkar di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Selasa (25/2/2020). Rombongan PKS dipimpin oleh presidennya, Sohibul Iman.

Disusul pertemuan kedua, saat Menteri Koordinator bidang Perekonomian itu menyambangi kediaman Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/3/20) malam. Airlangga disambut langsung oleh SBY malam itu.

Sementara pertemuan ketiga dengan Ketum NasDem Surya Paloh, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (09/03).

Memaknai rangkaian 'gerilya' politik Ketum Golkar tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai safari politik Airlangga bagai peribahasa sekali dayung dua tiga pulau terlampaui.

Menurut pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini, Airlangga ingin menunjukkan peran Golkar membangun komunikasi politik lintas partai.

"Airlangga ingin menunjukkan ke publik bahwa dia sebagai Ketua Umum Golkar punya inisiatif untuk membangun jembatan pengertian bersama dengan lintas partai. Terutama terkait dengan isu politik mutakhir seperti omnibus law, dan lain-lain," katanya dihubungi Alinea.id, Rabu pagi (11/3). 

Selain membangun komunikasi politik, lanjut Dosen FISIP UIN ini, pertemuan Airlangga juga terkait dengan Pilkada 2020.

"Tentu ingin menjajal kemungkinan koalisi dengan berbagai partai dalam Pilkada Serentak 2020. Karena di pilkada koalisi masih sangat cair. Satu wilayah Golkar bisa koalisi dengan PKS, tapi di tempat lain bisa membangun koalisi dengan NasDem, Demokrat, dan lainnnya," jelas Adi.

Golkar, sambung Adi, sebagai partai koalisi pemerintah tentunya berkepentingan membangun jembatan pengertian. "Baik isu yang berkaitan dengan pemerintah dan isu politik lain, macam pilkada 2020," ujarnya.

Menurutnya, Golkar mengambil inisiatif melakukan komunikasi politik melalui berbagai momentum yang ada. "Golkar berinisiatif saja. Semacam mengambil momentum karena banyak isu yang belum clear. Salah satunya omnibus law," pungkasnya.